Grup pesohor The Dudas Minus One akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait isu viral aliran dana endorsement kementerian yang tengah menjadi sorotan publik. Tiga anggotanya, yakni Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten, angkat bicara untuk meluruskan keterlibatan mereka dalam pusaran proyek promosi pemerintah.
Sorotan ini mencuat setelah rilis temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti anggaran komunikasi publik di kementerian. Dalam laporan tersebut, terungkap adanya alokasi dana jasa pemengaruh atau influencer yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah dari kas negara.
Sorotan ICW Terkait Anggaran Jasa Influencer
Laporan ICW merinci adanya aliran dana bernilai fantastis hingga Rp14,7 miliar yang bersumber dari dua kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemendikbud Ristek. Kontrak pengadaan jasa promosi digital tersebut tercatat berjalan untuk periode tahun anggaran 2024 hingga 2026.
Nama rumah produksi PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad terseret karena disebut sebagai pihak penerima kontrak pengadaan jasa tersebut. Keterkaitan Raffi Ahmad dengan anggota The Dudas Minus One memicu spekulasi warganet bahwa kelompok ini ikut menikmati kucuran dana APBN tersebut.
Perdebatan di ruang digital kian memanas lantaran publik mempertanyakan efektivitas serta urgensi penggunaan influencer berbiaya jumbo. Banyak pihak menilai anggaran sebesar itu semestinya dapat dialokasikan ke program yang menyentuh langsung kebutuhan nelayan maupun sektor pendidikan.
Klarifikasi Anggota The Dudas Minus One
Merespons kegaduhan yang meluas, Desta Mahendra menegaskan bahwa aktivitas mereka dalam konten-konten perjalanan luar kota tidak serta-merta didanai oleh kementerian terkait. Ia menggarisbawahi pentingnya melihat duduk perkara secara jernih sebelum melontarkan tudingan ke publik.
Senada dengan rekannya, Ariel NOAH dan Gading Marten menyampaikan bahwa proyek The Dudas Minus One memiliki mekanisme kerja sama mandiri serta profesional. Mereka memastikan setiap kegiatan endorsement yang melibatkan nama kelompok selalu mengikuti prosedur komersial yang sah dan transparan.
Ketiganya menampik anggapan bahwa perjalanan mereka semata-mata merupakan bagian dari agenda titipan bernilai fantastis sebagaimana narasi yang beredar liar. Mereka mengimbau masyarakat untuk memverifikasi data kontraktual secara faktual kepada pihak kementerian maupun agensi pelaksana.
Tuntutan Transparansi Penggunaan Dana Publik
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang melibatkan tokoh publik atau figur terkenal. Penggunaan dana APBN untuk sosialisasi kebijakan menuntut akuntabilitas ketat agar tidak menimbulkan prasangka konflik kepentingan.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas atas setiap rupiah yang dikeluarkan untuk jasa promosi digital. Tanpa evaluasi terbuka, kerja sama semacam ini rentan memicu krisis kepercayaan dari masyarakat luas.
Dengan klarifikasi dari The Dudas Minus One ini, publik kini menantikan penjelasan resmi dan audit menyeluruh dari KKP maupun kementerian terkait. Langkah lanjutan diperlukan guna memastikan integritas pemanfaatan anggaran negara serta menjaga kredibilitas para pembuat konten di Tanah Air.
