Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur kepada oknum di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Temuan ini mencuat dalam rangkaian penyelidikan lembaga antirasuah yang menyoroti praktik pungutan tidak resmi di institusi pelayanan pertanahan—sektor yang selama ini dikenal rawan konflik kepentingan dan manipulasi administrasi.
Dugaan ini bukan sekadar pelanggaran individual. Pola setoran dari unit kerja di bawah kepada pejabat di atasnya mengindikasikan adanya struktur korupsi yang terorganisasi—bukan sekadar oknum yang bertindak sendiri, melainkan sebuah ekosistem transaksional yang mengakar dalam birokrasi pertanahan.
Anatomi Dugaan Korupsi: Dari Kantah ke Kanwil
Dalam konstruksi kelembagaan BPN, Kantor Pertanahan berada di tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah di tingkat provinsi. Hubungan hierarkis ini, dalam konteks dugaan KPK, diduga dimanfaatkan sebagai jalur setoran—di mana Kantah menyetor sejumlah uang kepada oknum di Kanwil sebagai bagian dari mekanisme tidak resmi yang telah berjalan.
Pola semacam ini dikenal dalam kajian korupsi birokrasi sebagai upward rent extraction—praktik di mana pejabat di level lebih tinggi memungut bagian dari pendapatan ilegal yang dikumpulkan oleh bawahannya. Dalam konteks pertanahan, sumber dana tersebut diduga berasal dari pungutan liar kepada masyarakat yang mengurus sertifikat, balik nama, atau layanan agraria lainnya.
Jawa Timur: Wilayah dengan Kompleksitas Pertanahan Tinggi
Jawa Timur bukan wilayah sembarangan dalam peta permasalahan pertanahan nasional. Dengan jumlah penduduk lebih dari 41 juta jiwa dan luas wilayah yang mencakup lahan pertanian, kawasan industri, hingga sengketa tanah adat, provinsi ini menjadi salah satu daerah dengan volume transaksi pertanahan tertinggi di Indonesia. Tingginya permintaan layanan pertanahan berbanding lurus dengan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur yang mengelolanya.
Data Ombudsman RI dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan layanan pertanahan—termasuk BPN—sebagai salah satu instansi dengan laporan maladministrasi terbanyak. Keluhan masyarakat berkisar pada lambatnya proses pengurusan, permintaan biaya di luar ketentuan, hingga manipulasi dokumen kepemilikan lahan.
Bukan Kasus Pertama: Rekam Jejak Korupsi di BPN
Kasus dugaan di Kanwil BPN Jatim ini bukan anomali. KPK dan aparat penegak hukum lainnya telah beberapa kali menjerat pejabat BPN dalam kasus korupsi. Pada 2022, KPK menangkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dalam operasi tangkap tangan terkait suap pengurusan sertifikat tanah. Sebelumnya, sejumlah pejabat BPN di berbagai daerah juga terseret kasus serupa.
Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalan di BPN bukan semata-mata soal individu yang korup, melainkan menyangkut sistem pengawasan internal yang lemah, minimnya transparansi proses layanan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap praktik pungutan tidak resmi.
Program Sertifikasi Tanah dan Celah yang Dieksploitasi
Ironisnya, dugaan korupsi ini muncul di tengah gencarnya program sertifikasi tanah nasional yang digulirkan pemerintah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat justru membuka peluang baru bagi oknum untuk memungut biaya tidak resmi—mulai dari tahap pengukuran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat.
Masyarakat di pedesaan, yang menjadi sasaran utama PTSL, kerap tidak memahami prosedur resmi dan tarif yang berlaku, sehingga rentan menjadi korban pungutan liar yang disamarkan sebagai “biaya administrasi” atau “uang lelah” petugas.
Implikasi dan Tantangan Pemberantasan
Jika dugaan KPK terbukti, kasus ini memiliki implikasi yang jauh melampaui sanksi pidana bagi pelaku. Pertama, kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan—yang sudah lama terkikis—akan semakin merosot. Kedua, program reforma agraria pemerintah berpotensi kehilangan legitimasinya di mata masyarakat akar rumput.
Tantangan terbesar dalam penanganan kasus semacam ini adalah membuktikan adanya aliran dana yang terstruktur dan bukan sekadar tindakan sporadis. KPK perlu menelusuri jejak keuangan, komunikasi internal, serta kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat dalam rantai setoran tersebut. Proses ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan keberanian institusional untuk tidak berhenti pada pelaku di level bawah.
Reformasi Struktural yang Mendesak
Para pakar tata kelola pemerintahan menekankan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan reformasi struktural yang mencakup digitalisasi penuh layanan pertanahan untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang menjadi celah pungli, penguatan sistem pengaduan internal yang independen, serta rotasi pejabat secara berkala untuk memutus jaringan korupsi yang telah terbentuk.
Kementerian ATR/BPN sendiri sebenarnya telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, termasuk layanan elektronik sertifikat tanah. Namun implementasinya di lapangan masih jauh dari merata, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas.
Apa Artinya bagi Masyarakat?
Bagi warga yang sedang atau berencana mengurus dokumen pertanahan, kasus ini menjadi pengingat penting. Masyarakat berhak mengetahui tarif resmi layanan BPN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP BPN. Setiap permintaan biaya di luar ketentuan tersebut dapat dilaporkan melalui kanal resmi KPK (kpk.go.id), Ombudsman RI, atau aplikasi pengaduan Kementerian ATR/BPN.
Transparansi dan keberanian masyarakat untuk melapor adalah salah satu instrumen paling efektif dalam memutus rantai korupsi yang selama ini tumbuh subur di balik ketidaktahuan publik.
