ANTALYA â Isu krisis iklim dan teknologi mutakhir menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang digelar di Antalya, Turki. Dalam forum internasional tersebut, para delegasi merancang sebuah kesepakatan global bertajuk “Antalya Artificial Intelligence Pledge” yang bertujuan memitigasi dampak buruk kecerdasan buatan (AI) terhadap lingkungan. Namun, inisiatif tersebut menuai kritik tajam karena dinilai hanya menjadi formalitas belaka tanpa kekuatan hukum yang mengikat.
Kesepakatan ini mengemuka seiring dengan kekhawatiran global mengenai melonjaknya kebutuhan energi untuk mengoperasikan pusat data AI di seluruh dunia. Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki Murat Kurum serta Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen, turut memperlihatkan dukungan simbolis menjelang peluncuran resmi deklarasi tersebut. Meskipun demikian, kalangan pengamat lingkungan menilai substansi dokumen ikrar ini terlalu lemah untuk mengatasi ancaman emisi yang kian nyata.
Klaim Ramah Lingkungan Tanpa Kekuatan Mengikat
Secara garis besar, ikrar ini memuat sejumlah poin penting untuk menekan polusi pemanasan global akibat infrastruktur digital. Di antaranya adalah mendorong penggunaan energi bersih untuk pusat data, merumuskan standar internasional bagi pengembangan AI yang bertanggung jawab, serta meningkatkan transparansi laporan dampak lingkungan operasional teknologi tersebut. Dokumen itu juga menyinggung pentingnya pengelolaan timbulan limbah elektronik yang dipicu oleh tren kecerdasan buatan generatif.
Kendati demikian, klausul dalam kesepakatan tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh tujuan yang dirumuskan bersifat sukarela dan tidak preskriptif. Dokumen ini menegaskan tidak ada kewajiban hukum baru yang mengikat negara-negara penandatangan, melainkan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kondisi nasional masing-masing negara. Sifat non-ikatan ini dinilai membuat ikrar AI ramah lingkungan kehilangan taji dan rawan diabaikan saat berbenturan dengan kepentingan ekonomi.
Ketidakhadiran Aktor Kunci dan Dilema Emisi
Kelemahan lain yang menjadi sorotan adalah ketidakhadiran pengaruh dari negara adidaya teknologi seperti Amerika Serikat di meja perundingan. Amerika Serikat, yang merupakan rumah bagi mayoritas pusat data terbesar di dunia, absen dari delegasi resmi akibat perubahan kebijakan iklim di bawah kepemimpinan Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian iklim global. Tanpa partisipasi aktif dari negara produsen teknologi terbesar, implementasi kesepakatan iklim semacam ini diprediksi sulit mencapai skala perubahan yang berarti.
Selain itu, klaim bahwa kemajuan AI generatif dapat mempercepat transisi energi terbarukan masih menjadi perdebatan ilmiah. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature pada Agustus lalu menunjukkan bahwa keberadaan AI justru memicu peningkatan emisi karbon akibat lonjakan pemanfaatan bahan bakar fosil, melampaui potensi efisiensi energi yang mampu dihasilkannya. Pusat-pusat data berdaya tinggi saat ini terus mendorong pengoperasian kembali infrastruktur energi fosil guna memenuhi pasokan listrik yang stabil.
Tantangan Nyata di Tengah Lonjakan Suhu Global
Bagi banyak pihak, peluncuran ikrar ini dipandang sekadar sebagai langkah pencitraan diplomatik agar para negosiator tidak terlihat berdiam diri menghadapi krisis baru. Lonjakan kebutuhan energi oleh raksasa teknologi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan penambahan kapasitas energi hijau global saat ini. Akibatnya, ketergantungan pada jaringan listrik berbasis batu bara dan gas alam justru berisiko semakin mengakar.
Pada akhirnya, komitmen ikrar AI ramah lingkungan ini dinilai tidak memberikan solusi substansial di tengah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Tanpa regulasi ketat, target penurunan emisi yang wajib dipatuhi, serta kepatuhan dari negara-negara penyedia pusat data raksasa, inisiatif ini dikhawatirkan hanya menjadi wacana simbolis yang gagal melindungi bumi dari dampak destruktif ekspansi industri digital.
