Sengketa hak waris dalam relasi perkawinan campuran kembali bergulir ke meja hijau Mahkamah Konstitusi. Seorang warga negara Jepang, Hisako, resmi mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setelah hak keperdataannya atas harta peninggalan mendiang sang suami yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hilang, dengan nilai aset diperkirakan mencapai Rp291 miliar.
Langkah konstitusional ini membuka kembali diskursus mendasar mengenai benturan norma hukum perdata peninggalan masa kolonial dengan perlindungan hak asasi serta kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan di Indonesia.
Kerentanan Regulasi dan Ambiguitas Pasal 140 KUHPerdata
Gugatan tersebut berfokus pada ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 140 KUHPerdata yang dinilai multitafsir dan kerap merugikan posisi pasangan perkawinan campuran. Ketiadaan batasan normatif yang tegas dalam pasal tersebut dinilai telah menciptakan ruang diskriminasi hukum, di mana seorang pasangan yang sah kehilangan hak waris secara sepihak menyusul wafatnya pasangan WNI.
Nilai sengketa yang mencapai angka fantastis tersebut mencerminkan tingginya risiko ekonomi yang membayangi pasangan perkawinan internasional jika regulasi domestik tidak segera diperbarui guna memberikan kepastian operasional yang adil.
Urgensi Penyelarasan Konstitusional dan Hak Milik
Dalam permohonannya, pemohon mendesak Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat agar ketentuan perdata waris tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28I tentang perlindungan dari perlakuan diskriminatif.
Dimensi Kunci Permasalahan Hukum:
- Kepastian Perlindungan Harta Bersama: Belum sinkronnya aturan hukum perdata waris dengan dinamika kepemilikan aset modern dalam perkawinan campuran lintas negara.
- Tumpang Tindih Norma: Kebutuhan harmonisasi antara KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi hak kebendaan dan agraria di Indonesia.
- Yurisprudensi Baru: Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan menjadi rujukan utama bagi penyelesaian kasus-kasus sengketa waris perkawinan campuran di masa depan.
Uji materi ini menjadi momentum krusial bagi pembaruan hukum perdata nasional, memastikan bahwa ikatan perkawinan yang sah tetap mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional dan tidak teramputasi oleh norma waris yang usang.
