Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan penyidikan dengan memanggil akademisi dari Universitas Brawijaya, Romy Hermawan. Pemeriksaan dosen jurusan Administrasi Publik tersebut dilakukan guna menggali keterangan komprehensif terkait pengusutan dugaan perkara yang berkaitan dengan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Langkah penyidik memanggil saksi dari lingkungan akademisi menjadi bagian penting dalam menyusun konstruksi perkara, khususnya dalam memetakan kepatuhan prosedural serta aspek tata kelola birokrasi di instansi terkait.
Pemeriksaan Unsur Akademisi dan Tata Kelola Birokrasi
Pemanggilan Romy Hermawan, yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang Administrasi Publik, mengindikasikan fokus penyidik dalam menelusuri alur kebijakan, legitimasi keputusan, maupun potensi penyimpangan administratif. Keterangan saksi dinilai strategis untuk memverifikasi apakah pelaksanaan wewenang telah sesuai dengan regulasi operasional serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada penelusuran aliran dana, melainkan juga menakar kepatuhan tata kelola kelembagaan demi menutup celah penyalahgunaan wewenang di tingkat kementerian.
Komitmen Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Publik
Penyidikan yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara menuntut ketajaman alat bukti dan objektivitas pembuktian. KPK terus mendalami keterangan berbagai pihak terkait demi memastikan seluruh fakta materiil terungkap secara terang benderang.
Transparansi dan ketegasan dalam proses hukum ini menjadi parameter penting dalam menjaga integritas pelayanan publik, sekaligus menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa pandang bulu.
