Semarang, Jumat – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi menegaskan bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) perlu membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai daya tampung masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Muhdi di Semarang sebagai respons atas keluhan yang selama ini muncul dari kalangan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, banyak PTN yang menerima mahasiswa melebihi kapasitas sehingga memicu ketidakseimbangan dalam dunia pendidikan tinggi.
Muhdi mengatakan bahwa keluhan mengenai kelebihan kuota ini hampir merata dirasakan oleh PTS di berbagai daerah. “Saya kira ini keluhan perguruan tinggi swasta (PTS) di mana-mana bahwa perguruan tinggi negeri banyak yang menerima mahasiswa berlebihan atau melampaui kapasitas,” ujarnya. Kondisi ini dinilai tidak sehat karena dapat menurunkan mutu layanan pendidikan dan mempersempit ruang bagi PTS untuk berkembang.
Keluhan PTS Soal Kuota PTN
PTS selama ini mengandalkan jumlah mahasiswa untuk menjaga keberlangsungan operasional kampus. Ketika PTN membuka penerimaan melebihi kapasitas, calon mahasiswa cenderung memilih PTN karena biaya kuliah yang lebih terjangkau. Akibatnya, PTS kesulitan mendapatkan mahasiswa baru dan harus menghadapi tekanan finansial yang semakin berat.
Muhdi menilai pembatasan kuota oleh PTN bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut pemerataan kualitas pendidikan tinggi. Ia menekankan bahwa setiap kampus harus menerima mahasiswa sesuai kemampuan sarana, prasarana, dan tenaga pengajar. Dengan begitu, mutu lulusan tetap terjaga dan tidak terjadi penumpukan mahasiswa di satu institusi.
Perubahan Desil KIP dan Dampaknya
Belum lama ini Muhdi mengumpulkan jajaran pimpinan PTS di Jawa Tengah untuk membahas dampak perubahan desil penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perubahan desil ini memengaruhi jumlah mahasiswa yang layak menerima bantuan KIP Kuliah, baik di PTN maupun PTS. Jika banyak mahasiswa kehilangan kelayakan, maka beban biaya pendidikan bisa kembali ke keluarga dan berpotensi menurunkan angka partisipasi kuliah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai tantangan yang dihadapi PTS turut dibahas, termasuk persaingan tidak seimbang dengan PTN. Muhdi mendengarkan langsung masukan dari para pimpinan PTS agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru lebih berpihak pada pemerataan. Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas mengenai kuota maksimal mahasiswa di PTN.
KIP Kuliah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, perubahan desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat mengubah status penerima bantuan. Hal ini menjadi perhatian karena banyak mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah bisa terdampak di tengah perjalanan studi mereka.
Harapan dan Langkah ke Depan
Muhdi berharap pemerintah dan PTN dapat duduk bersama dengan PTS untuk merumuskan kebijakan yang adil. Ia menegaskan bahwa pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN harus segera dievaluasi. Langkah ini penting agar ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia tetap sehat dan kompetitif.
Selain itu, perlu ada skema bantuan yang lebih tepat sasaran bagi mahasiswa, baik di PTN maupun PTS. Dengan demikian, mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan kuliah tanpa harus membebani PTS atau PTN secara berlebihan. Kebijakan kuota yang proporsional juga akan mendorong PTS untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saingnya.
Pembatasan kuota PTN bukan berarti menutup akses pendidikan, melainkan menata ulang distribusi mahasiswa secara lebih merata. Jika semua pihak berkomitmen, maka kualitas pendidikan tinggi Indonesia dapat meningkat secara keseluruhan. DPD RI melalui Komite III akan terus mengawal persoalan ini agar mendapat solusi yang konkret.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah, PTN, dan PTS menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan kuota dan bantuan pendidikan. Muhdi menegaskan bahwa DPD akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mahasiswa dan kelangsungan perguruan tinggi. Dengan begitu, dunia pendidikan tinggi dapat berjalan seimbang dan berkeadilan.
