Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru terkait penelusuran aliran dana korupsi dana darurat bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik mendapati bahwa dana haram tersebut diduga dialirkan untuk pembelian kepemilikan saham perusahaan senilai puluhan miliar rupiah.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan bahwa adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, yakni Bima Setiawan alias BMS, diduga memanfaatkan dana siap pakai (DSP) penanganan bencana untuk kepentingan investasi pribadi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers terkait konstruksi perkara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Modus Pembelian Saham Melalui Perusahaan Terafiliasi
Berdasarkan hasil investigasi KPK, Bima diduga memutar uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan membeli saham PT Alfa Veritas Energizer (AVE). Transaksi tersebut disamarkan melalui skema korporasi dengan menggunakan PT Medela Potentia yang terafiliasi secara langsung dengannya.
Penyidik KPK mencatat bahwa total nilai kepemilikan saham yang dikuasai Bima di PT AVE mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp30,98 miliar. Transaksi dan pencatatan kepemilikan aset tersebut terdata dalam struktur permodalan perusahaan per pertengahan Oktober 2026.
Upaya penyamaran aset melalui instrumen pasar modal dan kepemilikan saham korporasi ini dinilai sebagai pola tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku berusaha mencampuradukkan dana ilegal dengan kegiatan investasi formal demi mengaburkan asal-usul kekayaan.
Penyalahgunaan Dana Siap Pakai Kebencanaan
Kasus ini memicu keprihatinan luas karena objek korupsi merupakan Dana Siap Pakai (DSP) yang sejatinya dialokasikan khusus untuk penanganan darurat kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia. Dana ini memiliki fungsi krusial untuk menyelamatkan korban, penyediaan logistik, hingga perbaikan infrastruktur vital saat krisis terjadi.
Penyalahgunaan anggaran kebencanaan untuk kepentingan pribadi dan spekulasi bisnis korporasi dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat mencederai rasa keadilan publik. KPK menegaskan akan terus membongkar seluruh rantai komando dan jejaring pihak yang menikmati aliran dana tersebut tanpa pandang bulu.
Lembaga antirasuah juga tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak kepemilikan aset lainnya yang belum terdata dalam Laporan Harta Kekayaan maupun laporan audit awal.
Langkah KPK dan Upaya Pemulihan Aset Negara
Selain fokus pada pembuktian tindak pidana pokok, tim penyidik KPK kini memprioritaskan penelusuran aset (asset recovery) guna menyita saham maupun dividen yang dihasilkan dari modal ilegal tersebut. Saham senilai Rp30,98 miliar tersebut berpeluang disita demi mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal.
KPK memastikan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan dan terbuka peluang untuk menjerat para tersangka dengan pasal pencucian uang. Perkembangan kasus ini menjadi peringatan tegas bagi seluruh kementerian dan lembaga agar tidak menyalahgunakan pos anggaran darurat yang ditujukan demi kemaslahatan masyarakat.
