Pemerintah China secara terbuka mendesak Israel untuk segera menghentikan pembangunan paksa pemukiman di Tepi Barat dan menarik kembali seluruh kebijakan ekspansi wilayah tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Israel Isaac Herzog di sela-sela konferensi internasional di Azerbaijan.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Beijing menegaskan bahwa krisis yang dialami rakyat Palestina merupakan salah satu ketidakadilan historis terbesar pada abad ini. Wang Yi menekankan bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah tidak akan pernah tercapai secara permanen tanpa penyelesaian yang adil dan menyeluruh terhadap hak-hak dasar kemerdekaan Palestina.
Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang rasional. Sikap diplomatik ini konsisten dengan posisi tradisional Beijing yang menentang okupasi militer dan segala bentuk perubahan demografis sepihak di tanah Palestina.
Dorongan Solusi Dua Negara dan Bantuan Kemanusiaan Gaza
Selain menyoroti aneksasi ilegal di Tepi Barat, Wang Yi menegaskan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah membuka akses bantuan kemanusiaan secara penuh ke Jalur Gaza. Langkah konkret ini sangat dibutuhkan demi mencegah meluasnya malapetaka kemanusiaan yang semakin memburuk di tengah krisis pangan dan pengungsian massal.
China menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional guna mendorong seluruh pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan. Pendekatan diplomatik yang inklusif dinilai esensial agar solusi politis yang adil dan berakar pada konsensus global dapat segera terealisasi.
Merespons pertemuan tersebut, Presiden Israel Isaac Herzog melalui akun resminya di media sosial X menyatakan bahwa dialog difokuskan pada hubungan bilateral dan stabilitas regional. Herzog menggarisbawahi keinginan Israel terhadap perdamaian sembari menyoroti ancaman strategis yang bersumber dari Iran dan kelompok-kelompok sekutunya.
Manuver Diplomasi Beijing di Panggung Timur Tengah
Langkah diplomasi terbaru ini mencerminkan ambisi Beijing yang kian aktif memposisikan diri sebagai juru damai independen di Timur Tengah. Keberhasilan diplomatik China sebelumnya tercatat pada tahun 2023 ketika berhasil memfasilitasi rekonsiliasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran setelah bertahun-tahun bersitegang.
Di tingkat internal Palestina, China juga pernah memfasilitasi dialog faksi-faksi yang berseberangan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional. Meskipun penerapannya di lapangan menghadapi berbagai dinamika politik yang rumit, inisiatif tersebut menunjukkan pengaruh diplomasi Beijing yang terus meluas di kawasan.
Keterlibatan Beijing di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi strategis global, mengingat posisinya sebagai mitra dagang utama serta pembeli minyak terbesar dari Iran. Kedekatan ini memberikan ruang tawar geopolitik yang signifikan bagi China di hadapan kekuatan-kekuatan regional.
Situasi Krisis Pasca-Gencatan Senjata
Kondisi di Jalur Gaza sendiri masih dibayangi ketidakpastian kendati kesepakatan gencatan senjata telah diupayakan sebelumnya. Warga sipil Palestina terus menghadapi ancaman gempuran udara sporadis, krisis tempat tinggal, serta kerawanan pangan parah yang mengancam kelangsungan hidup jutaan orang.
Data di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan masih menelan banyak korban jiwa, di mana ratusan korban sipil dilaporkan tewas akibat serangan lanjutan sejak fase awal penghentian pertempuran. Proses diplomasi menuju fase perdamaian permanen kerap tersendat akibat saling tuding pelanggaran klausul perjanjian antara pihak-pihak terkait.
Melihat kompleksitas tersebut, seruan China agar Israel menghentikan pemukiman ilegal di Tepi Barat menjadi pengingat penting bagi komunitas internasional. Tanpa adanya penghentian ekspansi teritorial dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain, jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah akan tetap sulit tercapai.
