Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong perlunya pengkajian mendalam terhadap pembentukan undang-undang antiperundungan demi memperkuat payung hukum perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, menyusul maraknya kasus kekerasan fisik maupun verbal yang melibatkan anak-anak di berbagai daerah belakangan ini.
Menurut Abdullah, situasi kekerasan di kalangan generasi muda saat ini telah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan tidak boleh lagi bersikap pasif dan hanya bertindak setelah jatuhnya korban jiwa maupun trauma psikologis mendalam pada anak.
Kondisi darurat perundungan dinilai memerlukan langkah korektif yang menyeluruh serta pembenahan sistem penegakan hukum secara radikal. Respons reaktif yang selama ini diterapkan dinilai belum cukup efektif dalam menekan angka kejadian di lingkungan pendidikan maupun sosial.
Pentingnya Pengkajian Regulasi Khusus Kasus Perundungan
Abdullah menjelaskan bahwa proses telaah hukum secara komprehensif sangat diperlukan untuk menakar efektivitas regulasi yang ada saat ini. Evaluasi ini bertujuan guna mengidentifikasi celah aturan yang selama ini menghambat penanganan kasus perundungan secara tuntas.
Kendati Indonesia telah memiliki instrumen regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, keberadaan payung hukum khusus antiperundungan dinilai dapat memberikan kepastian sanksi dan pencegahan yang lebih terarah. Dengan adanya undang-undang antiperundungan yang spesifik, aparat penegak hukum diharapkan memiliki pedoman yang lebih tegas dalam bertindak.
Wacana pembentukan undang-undang khusus ini, menurutnya, patut dibahas secara terbuka dan mendalam bersama seluruh elemen masyarakat serta institusi terkait. Langkah legislasi tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak asasi dan masa depan anak bangsa.
Evaluasi Sistemik Pencegahan Berbasis Komunitas
Selain pembaruan di ranah hukum, Abdullah juga menyoroti pentingnya merombak sistem pencegahan dan penanganan kasus secara struktural. Upaya tersebut harus menjangkau ekosistem terdekat anak guna memutus rantai kekerasan sejak dini.
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Keterlibatan aktif pihak keluarga, institusi pendidikan, hingga lingkungan pergaulan sebaya menjadi pilar utama dalam membangun budaya empati.
Sekolah diharapkan mampu menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan transparan bagi para korban perundungan. Sering kali, korban enggan melapor karena takut menghadapi intimidasi lanjutan dari pelaku atau minimnya perlindungan dari pihak sekolah.
Harapan Penegakan Hukum yang Menyeluruh
Penguatan aturan perlindungan anak diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan juga mengedepankan aspek edukasi dan rehabilitasi psikologis. Hal ini krusial agar anak yang menjadi pelaku perundungan dapat dibina kembali tanpa kehilangan hak dasar perkembangannya.
Langkah proaktif parlemen dalam mengkaji regulasi ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan sistem perlindungan generasi muda Indonesia. Dengan kerangka undang-undang antiperundungan yang solid, angka kekerasan di kalangan pelajar diharapkan dapat ditekan secara signifikan di masa depan.
