Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) secara intensif memeriksa dua personel kepolisian. Pemeriksaan ini berkaitan erat dengan dugaan keterlibatan aparat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Banggai Laut.
Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Achmad Muhaimin, mengonfirmasi langkah tegas tersebut saat memberikan keterangan pers di Palu pada Senin (19/10). Ia menegaskan bahwa institusinya tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota di lapangan.
Kronologi Pengungkapan BBM Subsidi Ilegal
Penyelidikan kasus ini berawal dari penindakan langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi pada Kamis malam (15/10). Petugas melakukan penyisiran di kawasan pesisir Pantai Banggai Lalongo dan menemukan aktivitas bongkar muat bahan bakar yang mencurigakan.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, Satgas Pengawasan berhasil mengamankan barang bukti berupa 575 jerigen yang berisi BBM subsidi jenis solar dan pertalite. Ratusan jerigen bahan bakar tersebut telah dimuat ke atas sebuah kapal jolor tradisional.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, muatan bahan bakar bersubsidi tersebut direncanakan akan diberangkatkan menuju Taliabu, Maluku Utara. Pengiriman lintas provinsi secara ilegal ini dinilai berpotensi merugikan kuota bahan bakar masyarakat setempat.
Pemeriksaan Propam dan Komitmen Penegakan Hukum
Kombes Pol. Achmad Muhaimin menjelaskan bahwa peran kedua anggota polisi tersebut sedang didalami secara menyeluruh oleh Bidpropam Polda Sulteng. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan sejauh mana keterlibatan maupun kontribusi mereka dalam jaringan distribusi BBM ilegal tersebut.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk memproses dugaan pelanggaran etik maupun pidana secara objektif dan transparan. Jika terbukti bersalah, sanksi disiplin berat hingga pemecatan dapat dijatuhkan kepada para oknum yang mencoreng institusi.
Penyalahgunaan BBM subsidi menjadi atensi khusus aparat penegak hukum karena berdampak langsung pada kelangkaan pasokan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan nelayan kecil. Penyelewengan ke daerah tambang atau industri lain sering kali menjadi motif utama penyelundupan komoditas ini.
Pengawasan Ketat Distribusi BBM di Kawasan Pesisir
Wilayah kepulauan di Sulawesi Tengah, termasuk Banggai Laut, memiliki tantangan geografis yang cukup rentan terhadap praktik penyelundupan melalui jalur laut. Kapal-kapal kecil sering dimanfaatkan pelaku untuk mengangkut BBM tanpa izin resmi dan dokumen distribusi yang sah.
Ke depan, Polda Sulteng berjanji akan memperketat patroli perairan bersama instansi terkait untuk memutus rantai pasok ilegal bahan bakar di perbatasan antarprovinsi. Kolaborasi dengan masyarakat nelayan juga terus didorong agar pengawasan distribusi energi bersubsidi berjalan efektif.
Penanganan tuntas kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta menjamin ketersediaan energi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah.
