Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan proses penegakan hukum karhutla terus digencarkan secara paralel dengan operasi pemadaman titik api di berbagai wilayah rawan bencana. Pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh pihak yang terbukti memicu kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi pemegang izin konsesi.
Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya kebakaran yang melanda kawasan penyangga Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH) di Desa Gedong Karya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tim gabungan telah dikerahkan ke lapangan untuk membatasi pergerakan kobaran api agar tidak merambah lebih dalam ke area konservasi utama.
Pengerahan Personel Gabungan Padamkan Karhutla Jambi
Sebanyak 92 personel Manggala Agni Kemenhut yang didatangkan dari Provinsi Jambi, Pekanbaru, dan Dumai terjun langsung ke lokasi terdampak. Bersama tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Jambi dan masyarakat setempat, petugas berjibaku memadamkan api yang tersebar di tujuh titik strategis.
Operasi pemadaman darat difokuskan pada kawasan perbatasan Tahura OKH dan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). Wilayah yang terdampak mencakup sejumlah desa lintas kabupaten, yakni Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang memiliki karakteristik ekosistem lahan basah dan gambut yang rentan terbakar.
Kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar menuntut kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel lapangan. Selain pemadaman langsung menggunakan mesin pompa air, sekat bakar darurat juga terus dibangun guna mencegah meluasnya kebakaran ke area perkebunan warga dan hutan lindung.
Penerapan Sanksi Berlapis dan Pelacakan Beneficial Owner
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa pemadaman fisik di lapangan harus dibarengi dengan langkah investigasi mendalam. Pihaknya menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran perizinan di sejumlah area konsesi yang terbakar selama proses pemadaman berlangsung.
Kemenhut menerapkan pendekatan multi-instrumen hukum yang mencakup sanksi administratif, penuntutan pidana, hingga gugatan perdata ganti kerugian lingkungan hidup. Berbagai alat bukti material kini tengah dikumpulkan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mengungkap motif pembakaran lahan tersebut.
Penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku pembakaran di tingkat lapangan, melainkan ditujukan langsung untuk mengejar pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner. Korporasi yang lalai menjaga konsesinya dari ancaman kebakaran dipastikan akan menerima sanksi pencabutan izin usaha secara permanen.
Cegah Bahaya Asap Lintas Batas Negara
Upaya penanggulangan karhutla menjadi prioritas nasional karena menyangkut komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas iklim kawasan. Pemerintah menyadari bahwa bencana kabut asap kerap memicu persoalan polusi lintas batas atau transboundary haze yang menjadi sorotan dunia internasional.
Oleh karena itu, penanganan cepat di tingkat tapak menjadi kunci utama agar asap tidak mencemari udara hingga ke negara-negara tetangga. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi instrumen penting untuk memutus siklus pembukaan lahan dengan cara membakar yang kerap berulang setiap musim kemarau.
Kemenhut mengimbau seluruh pelaku usaha kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan sarana deteksi dini kebakaran di wilayah operasional masing-masing. Penegakan hukum karhutla tanpa pandang bulu diharapkan mampu memberikan efek jera jangka panjang serta menjamin keberlanjutan kelestarian sumber daya hutan Indonesia.
