Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi merumuskan berbagai isu prioritas guna memperkuat sistem transportasi nasional masa depan. Langkah strategis ini disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan mobilitas masyarakat dan efisiensi logistik nasional yang semakin kompleks menuju tahun 2026.
Kepala Baketrans Kemenhub, Hermanta, menegaskan bahwa perumusan ini difokuskan pada penguatan konektivitas, efisiensi logistik, peningkatan keselamatan, prinsip keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola berbasis bukti. Inisiatif tersebut disampaikan dalam forum diskusi Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa.
Fokus Penyusunan Agenda Setting Berbasis Bukti
Hermanta menjelaskan bahwa luasnya cakupan persoalan transportasi di Indonesia menuntut adanya penyusunan skala prioritas yang matang. Ruang lingkup tersebut mencakup seluruh moda transportasi, mulai dari matra darat, laut, udara, perkeretaapian, hingga keterpaduan antarmoda yang kerap menghadapi kendala teknis dan regulasi.
Melalui proses agenda setting yang terstruktur, Baketrans Kemenhub berupaya menjaring aspirasi, memetakan potensi masalah, serta mengidentifikasi peluang baru di sektor mobilitas. Pendekatan ini dinilai krusial agar hasil kajian yang diserahkan kepada pimpinan kementerian memiliki dasar data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial, atau tumpang tindih,” ujar Hermanta menegaskan urgensi tahapan penyusunan tersebut di hadapan para pemangku kepentingan.
Tantangan Logistik dan Konektivitas Multimoda
Tantangan utama yang saat ini dihadapi sektor transportasi nasional adalah disparitas konektivitas antara wilayah barat dan timur Indonesia. Biaya logistik yang masih relatif tinggi serta waktu tempuh distribusi barang yang belum merata terus menjadi perhatian utama pemerintah.
Selain logistik barang, integrasi moda angkutan massal penumpang di kawasan perkotaan metropolitan juga menjadi isu mendesak. Baketrans bertekad menyusun kerangka regulasi yang mampu mendorong terciptanya ekosistem transportasi publik yang terintegrasi dari segi jadwal, tiket, hingga fasilitas fisik perpindahan antarmoda.
Aspek keselamatan juga tetap diposisikan sebagai pilar utama dalam seluruh perumusan kebijakan. Penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan transportasi terus didorong melalui modernisasi regulasi kelaikan armada serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lapangan.
Komitmen Keberlanjutan Sistem Transportasi Nasional
Sejalan dengan komitmen transisi energi global, Kemenhub juga menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai tolok ukur kebijakan masa depan. Percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai untuk angkutan umum serta dekarbonisasi di pelabuhan dan bandar udara menjadi materi penting yang sedang dirancang.
Hermanta menekankan bahwa Baketrans mengemban mandat vital dalam memberikan rekomendasi yang presisi bagi pengambil keputusan. Dengan rekomendasi kebijakan yang kuat dan adaptif, Kemenhub optimis dapat mewujudkan ekosistem transportasi nasional yang modern, inklusif, dan berdaya saing global pada tahun 2026 mendatang.
