Manila â Wakil Presiden Filipina Sara Duterte secara terbuka melancarkan kritik tajam terhadap tim penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat menyusul bergulirnya upaya pemakzulan terhadap dirinya. Duterte menilai bahwa pihak legislatif yang berupaya melengserkannya telah gagal total dalam menyajikan bukti substansial atas tuduhan pelanggaran hukum berat.
Pernyataan keras tersebut dirilis di tengah memuncaknya ketegangan politik antara faksi Duterte dan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte menuduh bahwa manuver politik yang diarahkan kepadanya merupakan tindakan bermotif kekuasaan yang dipaksakan tanpa dasar legalitas yang kuat.
Tuduhan Tanpa Bukti dan Pergeseran Narasi Politik
Duterte menyoroti bagaimana proses investigasi dan penuntutan di parlemen justru terkesan teatrikal dibandingkan menyajikan fakta hukum yang valid. Menurutnya, tim penuntut dari DPR Filipina tidak mampu membangun konstruksi perkara yang meyakinkan publik maupun institusi penegak hukum.
“Ketika tim penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat gagal membangun kasus yang meyakinkan mengenai pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan, satu-satunya yang mereka tawarkan hanyalah pose-pose konyol yang sama sekali tidak menghibur maupun melucu,” tegas Duterte dalam keterangan resminya pada Selasa.
Lebih lanjut, putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte ini mendeteksi adanya upaya sistematis untuk membelokkan isu hukum menjadi persoalan pertahanan. Ia menilai pemerintah sengaja memanfaatkan sentimen publik demi meloloskan agenda pemakzulan tersebut.
“Sekarang, kita menyaksikan adanya pergeseran narasi pemerintah dalam upayanya menjatuhkan saya, dengan menggambarkan upaya pencopotan ini sebagai persoalan keamanan nasional,” tambah Sara Duterte menanggapi langkah-langkah terbaru parlemen.
Retaknya Aliansi dan Polarisasi Politik Filipina
Manuver pemakzulan ini menandai babak baru kehancuran aliansi politik UniTeam yang mengantarkan pasangan Marcos-Duterte memenangkan pemilihan presiden pada 2022 lalu. Friksi internal kabinet dan perselisihan mengenai alokasi anggaran khusus sebelumnya telah memicu keretakan yang kian sulit didamaikan.
Hubungan kedua dinasti politik terkuat di Filipina tersebut kian memburuk setelah Sara Duterte mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan beberapa bulan sebelumnya. Pengunduran diri ini disusul oleh berbagai penyelidikan parlemen terkait penggunaan dana operasional rahasia di bawah kepemimpinannya.
Banyak analis menilai bahwa tuduhan keamanan nasional dan ancaman pemakzulan ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak politik keluarga Duterte menjelang pemilihan umum sela 2025. Persaingan ini berpotensi memengaruhi lanskap kontestasi pemilihan presiden Filipina yang dijadwalkan pada 2028 mendatang.
Implikasi terhadap Stabilitas Pemerintahan Marcos Jr
Meningkatnya polarisasi di tingkat elit kekuasaan ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas politik dan iklim investasi domestik Filipina. Publik dan pelaku pasar kini mencermati sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat akan meneruskan berkas pemakzulan ke tingkat Senat.
Apabila proses persidangan pemakzulan resmi dibuka di Senat, Filipina diprediksi akan menghadapi masa pergolakan politik yang cukup panjang. Sejauh ini, Sara Duterte tetap bersikukuh bahwa segala langkah yang diambilnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Filipina.
Di tengah tekanan yang kian menguat, Sara Duterte bertekad untuk terus membela posisinya sebagai Wakil Presiden Filipina yang terpilih secara sah. Ia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tuduhan apa pun demi membuktikan bahwa proses pemakzulan yang dihadirkan lawan politiknya tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
