Otoritas perbankan tertinggi Yaman yang berbasis di Aden secara resmi menginstruksikan seluruh lembaga keuangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap jaringan finansial kelompok Houthi. Melalui instruksi terbarunya, Bank Sentral Yaman memerintahkan pembekuan rekening serta penyitaan aset milik 135 pihak yang terdiri dari individu, entitas bisnis, hingga kapal yang terafiliasi dengan kelompok tersebut. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas penetapan entitas-entitas tersebut ke dalam daftar hitam terorisme nasional.
Keputusan perbankan ini dikeluarkan menyusul mandat resmi dari Kejaksaan Agung Yaman yang diterbitkan pada pertengahan Oktober 2023. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional berupaya memperketat ruang gerak pendanaan kelompok pemberontak di tengah konflik berkepanjangan yang melanda negara kawasan Semenanjung Arab tersebut.
Arahan tegas tersebut tidak hanya berlaku untuk bank komersial konvensional, tetapi juga mencakup seluruh perusahaan penukaran mata uang asing di wilayah yurisdiksi pemerintah. Seluruh sektor keuangan diminta segera menutup akses permodalan yang diduga dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas militer dan operasional kelompok Houthi.
Larangan Transaksi Finansial dan Komersial Total
Dalam edaran resminya, otoritas moneter Yaman memberlakukan larangan menyeluruh terhadap semua bentuk interaksi ekonomi dengan daftar pihak yang tercantum. Sektor perbankan diinstruksikan untuk menolak pembukaan rekening baru serta memblokir upaya transaksi apa pun yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atas nama pihak terafiliasi.
Kebijakan ini bertujuan melumpuhkan seluruh rantai pasok pendanaan ilegal yang berpotensi masuk ke kas kelompok pemberontak. Setiap fasilitas kredit, pengiriman uang, dan transaksi valuta asing yang berhubungan dengan 135 nama dalam daftar terorisme tersebut dipastikan terhenti sepenuhnya.
Pihak berwenang juga memperingatkan institusi finansial swasta agar tidak memberikan celah sedikit pun terhadap upaya pengalihan aset. Kepatuhan terhadap instruksi ini diawasi secara ketat demi menjaga integritas sistem keuangan nasional Yaman dari ancaman pendanaan terorisme.
Pelaporan Terhadap Aliran Dana Mencurigakan
Selain membekukan aset secara sepihak, bank sentral mewajibkan institusi keuangan melakukan audit internal dan penelusuran mendalam terhadap seluruh portofolio nasabah mereka. Lembaga perbankan diminta mengidentifikasi riwayat aliran dana masa lalu yang pernah melibatkan pihak-pihak dalam daftar hitam tersebut.
Hasil dari identifikasi rekening, simpanan aset, dan riwayat transfer dana wajib dilaporkan langsung kepada unit intelijen keuangan serta otoritas anti-pencucian uang Yaman. Langkah koordinasi ini diambil untuk memperkuat pemantauan intelijen terhadap skema perputaran uang bawah tanah.
Pendekatan kepatuhan yang ketat ini diharapkan mampu memutus rantai pendanaan ilegal secara sistematis, sekaligus memberikan data komprehensif bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran lebih lanjut di sektor moneter.
Upaya Mempersempit Ruang Gerak Finansial Houthi
Langkah tegas ini memperlihatkan eskalasi perang ekonomi antara pemerintah resmi Yaman dan kelompok Houthi yang menguasai wilayah utara termasuk ibu kota Sana’a. Pemisahan fungsi perbankan sentral sejak beberapa tahun lalu telah memicu polarisasi sistem keuangan yang memperparah krisis ekonomi masyarakat sipil.
Pemerintah di Aden terus memanfaatkan instrumen hukum dan moneter internasional guna membatasi perdagangan ilegal serta penyelundupan logistik yang diduga mengandalkan sarana armada maritim. Dimasukkannya sejumlah kapal dalam daftar sanksi mencerminkan fokus pengawasan terhadap rute logistik strategis di pesisir Laut Merah.
Ke depan, efektivitas pembekuan 135 rekening dan aset ini akan sangat bergantung pada kepatuhan sistem perbankan lokal serta kerja sama pengawasan regional. Pemerintah Yaman berharap pengetatan aliran modal ini mampu meredam kemampuan operasional milisi serta mempercepat stabilitas keamanan di kawasan.
