Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang, Ikhsandy Wanto Hatta, guna mendalami dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, untuk melengkapi berkas penyidikan perkara yang telah menjerat sejumlah pejabat kementerian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi berinisial IWH tersebut. Tim penyidik komisi antirasuah terus menelusuri aliran dana serta proses pengadaan proyek yang diduga sarat praktik korupsi di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan.
Kehadiran Ikhsandy dalam agenda pemeriksaan ini diposisikan sebagai saksi kunci untuk memperjelas alur koordinasi dan pelaksanaan proyek. Keterangannya dinilai krusial dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi pada masa jabatannya.
Pendalaman Dugaan Korupsi Proyek DJKA Kemenhub
Penyidikan perkara dugaan korupsi DJKA Kemenhub berfokus pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan menjadi salah satu satuan kerja yang disorot menyusul temuan indikasi suap dan pengaturan pemenang tender proyek perkeretaapian.
KPK menduga terdapat kesepakatan ilegal antara pihak swasta selaku rekanan kontraktor dengan pejabat di instansi perkeretaapian negara. Praktik lancung ini diduga melibatkan pemberian uang pemulus agar pihak tertentu dapat memenangkan paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah.
Melalui pemeriksaan Ikhsandy, penyidik KPK menelusuri bagaimana mekanisme pengawasan operasional serta keterlibatan pihak pimpinan balai dalam penetapan pemenang proyek. Tim penyidik juga mendalami potensi adanya komitmen fee yang mengalir ke berbagai tingkatan pejabat.
Komitmen KPK Menuntaskan Skandal Proyek Kereta Api
Skandal pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Dari pengusutan awal, perkara ini terus melebar dan menyeret puluhan nama tersangka, baik dari kalangan aparatur sipil negara maupun pihak swasta.
KPK menegaskan bahwa pemanggilan sejumlah mantan pejabat dan aparatur BTP merupakan bentuk konsistensi lembaga penegak hukum dalam membersihkan sektor transportasi publik dari korupsi. Proyek perkeretaapian dinilai memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat sehingga setiap kebocoran anggaran berdampak langsung pada kualitas dan keselamatan infrastruktur transportasi.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah masih terus melengkapi alat bukti sebelum melimpahkan perkara-perkara terkait ke meja hijau. Penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi juga terus dilakukan guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Langkah Penyidikan dan Tindak Lanjut Perkara
KPK memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan dan berlandaskan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan dari para saksi dan tersangka. Setiap informasi baru yang diperoleh dari saksi-saksi kunci akan dikonfrontasikan dengan barang bukti elektronik serta dokumen proyek yang telah disita.
Publik menanti penyelesaian menyeluruh dari kasus rasuah di tubuh DJKA Kemenhub ini agar menjadi peringatan tegas bagi pemangku kebijakan publik. KPK berkomitmen untuk terus membongkar jaringan suap pengadaan proyek DJKA Kemenhub hingga ke akar-akarnya demi menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih dan akuntabel.
