Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tengah merancang kebijakan strategis berupa sertifikat HAM bagi aparatur negara. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan instrumen ini dirancang sebagai mekanisme pengendali atau ‘rem’ untuk mencegah timbulnya sumber ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Natalius Pigai saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemahaman mengenai hak asasi manusia harus diintegrasikan secara konkret ke dalam sistem merit birokrasi pemerintahan.
Fungsi Sertifikat HAM dalam Mencegah Pelanggaran Hukum
Pigai menjelaskan bahwa keberadaan sertifikasi HAM diproyeksikan menjadi tolok ukur kelayakan moral dan etika bagi pejabat publik. Melalui kewajiban memiliki sertifikasi ini, aparatur sipil negara (ASN), jajaran TNI, Polri, hingga para kepala daerah dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan administratif maupun tindakan lapangan.
Kementerian HAM menilai potensi pelanggaran hukum dan tindakan diskriminatif kerap berakar dari lemahnya pemahaman serta rendahnya sanksi struktural terkait prinsip kemanusiaan. Adanya sertifikasi ini diharapkan menciptakan efek jera administratif sekaligus rasa tanggung jawab moral yang lebih tinggi di kalangan aparatur penegak hukum serta birokrasi pemerintahan.
Pigai berpandangan bahwa berbagai permasalahan hukum dan kesewenang-wenangan yang masih terjadi saat ini tidak lepas dari minimnya landasan hukum operasional yang mengikat. Oleh karena itu, penguatan payung regulasi dinilai krusial demi memastikan kerja-kerja perlindungan HAM memiliki legitimasi yang kuat dan aplikatif di seluruh lini institusi.
Penyusunan Regulasi dan Pembahasan Bersama DPR
Terkait kesiapan aturan pelaksanaan, Pigai menyampaikan bahwa draf regulasi mengenai kewajiban sertifikat HAM telah rampung dirumuskan. Rancangan undang-undang serta aturan teknis tersebut saat ini dalam proses pengiriman ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas secara mendalam bersama komisi terkait.
Dukungan legislatif dipandang sebagai tahapan kunci agar ketentuan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat lintas kementerian dan lembaga. Jika parlemen memberikan persetujuan resmi, regulasi tersebut akan segera disahkan oleh Presiden untuk kemudian diberlakukan di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Implementasi kebijakan ini ke depan ditargetkan mampu meningkatkan indeks kepatuhan HAM di Indonesia secara terukur. Pejabat publik yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM berisiko kehilangan kelayakan promosi karier, penurunan jabatan, hingga sanksi administratif lainnya.
Melalui rencana penerapan sertifikat HAM sebagai syarat mutlak kenaikan jabatan ASN, TNI, dan Polri, pemerintah berupaya membangun ekosistem penegakan hukum yang lebih humanis dan akuntabel. Transformasi struktural ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan substantif yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Tanah Air.
