Proyek perbaikan saluran air di Jalan Sumur Jambu, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menuai sorotan tajam dari Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD). Pengerjaan infrastruktur drainase bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan pemerintah.
Proyek revitalisasi drainase tersebut diketahui menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp1.572.904.410. Anggaran publik yang tergolong cukup besar tersebut semestinya mampu menghadirkan infrastruktur saluran air yang kokoh serta tidak merugikan kenyamanan mobilitas warga setempat.
Dugaan Pelanggaran Spesifikasi dan Ketiadaan Lantai Kerja
Direktur Eksekutif LP2AD Victor Irianto Napitupulu secara tegas meminta kontraktor pelaksana, CV Hasea Benedict, untuk bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan di lapangan. Kontraktor didesak segera melakukan perbaikan menyeluruh guna memastikan seluruh komponen konstruksi memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan oleh LP2AD adalah indikasi ketiadaan lantai kerja pada konstruksi saluran air tersebut. Ketiadaan lapisan dasar ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas dan daya tahan saluran dalam menampung debit air hujan, sehingga audit terhadap dokumen perencanaan menjadi sangat mendesak.
Victor menegaskan bahwa setiap proyek fisik yang didanai oleh uang rakyat harus mengedepankan akuntabilitas serta ketelitian tinggi. Jika terbukti ada komponen konstruksi yang ditiadakan demi menekan biaya atau mempercepat waktu pengerjaan, pihak pelaksana wajib melakukan koreksi tanpa menunda.
Penyelesaian Cepat dan Dampak Terhadap Akses Warga
Kecurigaan publik semakin menguat lantaran proyek dengan alokasi target waktu 90 hari kerja tersebut rampung hanya dalam durasi sekitar satu bulan lebih. Akselerasi pengerjaan yang terlalu terburu-buru ini memicu dugaan kuat bahwa pembangunan saluran air dilakukan secara asal-asalan tanpa pengawasan ketat.
Kekhawatiran masyarakat tidak berhenti pada ketahanan saluran air bawah tanah semata. Kondisi permukaan jalan pascaproyek juga menyisakan masalah baru karena belum dilakukan pengaspalan ulang secara rapi, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan.
Bekas galian yang belum diaspal kembali tidak hanya menghambat mobilitas harian warga Pinang Ranti, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, terutama saat cuaca buruk melanda kawasan Jakarta Timur.
Tuntutan Pengawasan Ketat Dinas Terkait
LP2AD mengingatkan satuan kerja perangkat daerah terkait, khususnya Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur, untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Pengawasan ketat serta uji petik fisik di lapangan perlu segera dilakukan sebelum serah terima akhir pekerjaan disetujui.
Evaluasi menyeluruh terhadap proyek saluran air di Jalan Sumur Jambu ini menjadi preseden penting dalam pengelolaan proyek publik di wilayah DKI Jakarta. Tanpa transparansi dan tindakan tegas terhadap rekanan yang abai, mutu fasilitas publik akan terus terancam dan anggaran negara rentan mengalami pemborosan.
