Semarang – Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas secara langsung menyerap berbagai aspirasi dan aduan dari para notaris di sela-sela Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang berlangsung di Semarang. Kegiatan serap aspirasi ini diwujudkan melalui inisiatif forum bertajuk “Pasti Ada Solusi” yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan para praktisi hukum di lapangan.
Langkah jemput bola ini diambil Kementerian Hukum untuk memberikan ruang resmi bagi praktisi hukum guna menyampaikan kendala teknis maupun regulasi yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesional sehari-hari. Pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi konkret yang dapat diselesaikan secara cepat dan transparan demi menunjang kepastian hukum di Indonesia.
Forum Pasti Ada Solusi Jadi Wadah Respons Cepat
Program “Pasti Ada Solusi” merupakan kanal pengaduan masyarakat yang diinisiasi oleh kementerian dan digelar secara berkala pada setiap hari Jumat. Melalui forum tatap muka ini, kementerian berupaya memangkas birokrasi penanganan masalah sehingga masyarakat maupun profesional hukum bisa menerima jalan keluar secara langsung pada hari yang sama.
Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa gelaran di Semarang tersebut menandai edisi ke-22 pelaksanaan program tersebut. Kehadiran forum di tengah-tengah kongres profesi ini menunjukkan konsistensi kementerian dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan regulasi spesifik.
Dalam forum dialog tersebut, para notaris menyampaikan beragam keluhan dan kendala operasional yang berkaitan langsung dengan tugas pokok serta fungsi Kementerian Hukum. Namun demikian, kementerian juga mencatat beberapa persoalan lintas sektoral yang bersinggungan dengan kewenangan kementerian atau lembaga negara lainnya.
Menanggapi laporan lintas instansi, Menkum memastikan bahwa seluruh persoalan yang berada di luar yurisdiksi Kementerian Hukum akan diteruskan dan dikoordinasikan secara formal kepada kementerian terkait. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap aduan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut yang tuntas tanpa terhambat sekat kelembagaan.
Dorong Dialog Langsung daripada Keluhan Media Sosial
Menteri Hukum mengajak publik serta kalangan profesional untuk lebih mengedepankan jalur komunikasi resmi yang konstruktif daripada sekadar meluapkan keluhan di ruang digital. Saluran dialog langsung dinilai jauh lebih produktif dalam memecahkan masalah daripada menyuarakan ketidakpuasan di media sosial tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Pemerintah berharap masyarakat luas dapat memanfaatkan keberadaan kanal aduan ini secara optimal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan hadirnya ruang dialog langsung, transparansi kinerja pelayanan publik di bidang hukum dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.
Pendekatan proaktif atau jemput bola menjadi landasan utama dari pelaksanaan program mingguan ini. Pemerintah menyadari pentingnya turun langsung ke lapangan agar aparatur negara tidak hanya bersikap pasif menanti laporan masuk di balik meja.
Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program “Pasti Ada Solusi” di berbagai daerah guna memastikan pelayanan publik di sektor administrasi hukum umum dan kenotariatan semakin adaptif serta responsif terhadap dinamika hukum nasional.
