Pakar hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mendorong agar revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor secara tegas mengatur tata cara pemeriksaan terhadap keputusan bisnis. Langkah ini dinilai sangat krusial guna memberikan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan di sektor korporasi negara.
Hardjuno menyampaikan bahwa unsur kerugian keuangan negara memang tetap menjadi instrumen utama yang harus dihitung dan dibuktikan secara cermat. Namun, aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun komisi antikorupsi tidak boleh hanya berhenti pada temuan kerugian finansial semata.
Menurutnya, aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan nyata yang mendasari kerugian tersebut. Penegakan hukum tidak boleh menyamakan risiko bisnis biasa dengan tindakan kriminal korupsi yang memiliki niat jahat.
Urgensi Penilaian Keputusan Bisnis Secara Objektif
Pemeriksaan terhadap sebuah langkah korporasi dinilai harus memperhatikan konteks waktu dan data yang tersedia saat keputusan strategis itu diambil. Evaluasi hukum tidak boleh hanya didasarkan pada hasil akhir atau kondisi investasi setelah mengalami kerugian di masa depan.
Hardjuno menekankan bahwa dinamika pasar dan ketidakpastian ekonomi global kerap memicu fluktuasi kinerja bisnis yang berada di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, prinsip business judgment rule perlu diadopsi secara komprehensif dalam hukum acara pidana khusus tipikor.
Jika penegak hukum hanya menggunakan kacamata pembuktian setelah peristiwa terjadi (hindsight bias), para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikhawatirkan akan ragu mengambil keputusan ekspansi. Kondisi tersebut berpotensi melumpuhkan daya saing perusahaan pelat merah dalam iklim kompetisi global.
Harmonisasi Regulasi dengan Standar Konvensi PBB
Pandangan pakar ini sejalan dengan usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang mendorong penyesuaian definisi tindak pidana korupsi dalam regulasi nasional. DEN menyarankan agar definisi korupsi mengacu pada standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Harmonisasi dengan konvensi internasional tersebut dinilai mendesak agar ruang gerak inovasi bisnis tidak terbelenggu oleh multitafsir pasal kerugian keuangan negara. Standar UNCAC lebih menekankan pada adanya suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Sebagai contoh nyata, Hardjuno menyinggung persoalan hukum yang pernah menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Perkara terkait proses akuisisi PT Jembatan Nusantara tersebut sempat berujung vonis penjara sebelum akhirnya memperoleh pemulihan nama baik atau rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto pada November 2025.
Menjaga Iklim Investasi dan Kepastian Hukum
Kasus-kasus kriminalisasi kebijakan bisnis dinilai menjadi preseden yang memperkuat alasan mendesaknya pembaruan regulasi. Tanpa batasan yang tegas mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana, tata kelola perusahaan pelat merah akan terus dibayangi ketakutan hukum.
Pembaruan aturan ini juga diharapkan mampu menarik minat profesional terbaik untuk bersedia memimpin perusahaan-perusahaan milik negara tanpa rasa waswas. Perlindungan hukum yang proporsional diyakini akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, revisi UU Tipikor diharapkan mampu menciptakan ekosistem penegakan hukum yang adil, modern, dan berkepastian. Kejelasan mekanisme pemeriksaan keputusan bisnis dalam UU Tipikor menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan pencegahan korupsi dengan kemajuan ekonomi nasional.
