Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara resmi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam penanganan bencana ekologis di tanah air. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menyerukan penerapan moratorium izin pembukaan hutan serta percepatan program reboisasi guna mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pendekatan penanggulangan karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif saat titik api sudah membesar. Menurutnya, pemerintah membutuhkan strategi penataan ekologis yang komprehensif dari hulu ke hilir demi menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak krisis iklim global.
Urgensi Penataan Ruang dan Moratorium Hutan
Hasto menyampaikan bahwa penghentian sementara atau moratorium pemberian izin konsesi hutan menjadi langkah krusial yang harus segera diperkuat. Melalui kebijakan moratorium, pemerintah dinilai dapat mengevaluasi izin-izin perkebunan dan konsesi kehutanan yang terindikasi berada di lahan gambut rentan terbakar.
Selain moratorium izin, PDIP juga menyoroti pentingnya penataan ulang tata ruang kawasan hutan di berbagai daerah rawan. Evaluasi tata ruang ini bertujuan untuk memastikan fungsi lindung ekosistem tetap terjaga sekaligus mencegah alih fungsi lahan gambut menjadi area perkebunan monokultur skala luas.
Kawasan gambut yang dikeringkan secara masif selama ini dikenal menjadi pemicu utama cepatnya perambatan api bawah tanah. Oleh karena itu, regulasi ketat mengenai tata kelola air dan zonasi kawasan hutan dipandang mendesak agar kerentanan kebakaran dapat ditekan secara signifikan.
Akselerasi Reboisasi dan Pemulihan Lahan Kritis
Langkah strategis lain yang didorong adalah akselerasi program reboisasi atau penanaman kembali pada lahan-lahan yang telah terdegradasi. Penanaman pohon bernilai ekologis tinggi dinilai mampu memulihkan fungsi hidrologis tanah sekaligus mengembalikan habitat keanekaragaman hayati yang hilang.
Reboisasi masif ini dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian teknis, melainkan harus melibatkan peran aktif pemerintah daerah, pelaku industri kehutanan, serta masyarakat adat setempat. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai kunci keberhasilan restorasi kawasan hutan tropis Indonesia secara berkelanjutan.
Partai politik juga diharapkan turut mengambil andil dalam gerakan penghijauan nasional sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Pendekatan berbasis partisipasi publik diyakini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk tidak menggunakan metode pembakaran dalam membuka lahan.
Dampak Karhutla dan Harapan Kebijakan Ekologis
Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang masif serta memicu krisis kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap lintas batas. Masalah ini kerap kali menempatkan Indonesia di bawah sorotan internasional terkait emisi karbon.
Pemerintah diharapkan segera merespons seruan penataan ekologis ini dengan memperketat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, baik perseorangan maupun korporasi. Kepatuhan regulasi lingkungan hidup menjadi indikator mutlak demi mencegah bencana ekologis serupa di masa mendatang.
Melalui implementasi moratorium hutan yang tegas dan konsistensi program reboisasi, Indonesia diharapkan mampu melindungi kekayaan hutan tropisnya dari ancaman karhutla secara jangka panjang, sekaligus memperkokoh komitmen global dalam menekan laju perubahan iklim.
