Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, resmi menyusun peta jalan komprehensif guna menangani persoalan infrastruktur sekolah rusak di wilayahnya. Langkah strategis ini dirumuskan melalui sebuah lokakarya kolaboratif yang digelar di Kota Bima dengan melibatkan unsur birokrasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil demi menciptakan perencanaan pendidikan dasar yang lebih terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen perencanaan ini diinisiasi bersama Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-ActionAid) serta Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (YISA) Ambalawi Mbojo. Kolaborasi lintas sektor ini difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Aman yang bertujuan menjamin hak anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan aman dari ancaman bencana maupun kerusakan fisik bangunan.
Urgensi Perencanaan Berbasis Data yang Akurat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur sekolah rusak tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau reaktif semata. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan basis data yang valid agar setiap alokasi anggaran dan program perbaikan yang digulirkan tepat sasaran serta memiliki dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan.
Diperlukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan, integrasi program antardinas, serta pembagian peran yang konkret antara pemerintah daerah, mitra non-pemerintah, dan masyarakat. Tanpa pemetaan yang cermat, kesenjangan kualitas gedung sekolah antara wilayah perkotaan dan pelosok perdesaan di Kabupaten Bima dikhawatirkan akan terus melebar dan menghambat capaian pembelajaran para peserta didik.
Pendekatan Ilmiah Melalui Kolaborasi Akademisi
Lokakarya tersebut turut menghadirkan akademisi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Bima, Dr. Ihlas Hasan, sebagai narasumber utama untuk membedah persoalan secara akademis. Keterlibatan kalangan kampus dinilai penting guna memberikan masukan berbasis kajian ilmiah terkait standar keselamatan gedung, efisiensi anggaran, hingga strategi mitigasi risiko di lingkungan institusi pendidikan dasar.
Pendekatan ilmiah ini diharapkan mampu menyempurnakan strategi Program Sekolah Aman yang dijalankan YAPPIKA-ActionAid bersama mitra lokal di Ambalawi. Selain menargetkan pemulihan fisik sarana dan prasarana belajar, inisiatif ini juga dirancang untuk mendongkrak kompetensi literasi dan numerasi siswa secara terpadu melalui keterlibatan aktif komunitas lingkungan sekolah.
Mewujudkan Masa Depan Sekolah Aman dan Berkelanjutan
Kondisi sarana prasarana sekolah yang memadai terbukti memiliki korelasi erat terhadap motivasi mengajar para pendidik serta kenyamanan anak-anak dalam menyerap materi pelajaran. Oleh sebab itu, peta jalan penanganan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pedoman resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
Melalui hadirnya peta jalan infrastruktur sekolah rusak ini, Pemerintah Kabupaten Bima optimis mutu layanan pendidikan dasar dapat meningkat secara merata dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan elemen masyarakat diharapkan terus terjaga demi memastikan tidak ada lagi siswa di Bima yang terpaksa belajar di bawah ancaman ruang kelas yang rapuh.
