Organisasi masyarakat Garda Prabowo secara terbuka mengapresiasi ketegasan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang menolak usulan integrasi Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) milik pihak swasta Malaysia. Kebijakan ini dinilai krusial dalam memperkuat posisi tawar diplomatik serta melindungi hak-hak dasar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Ketua Dewan Koordinasi Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Garda Prabowo, Amri Piliang, menegaskan bahwa langkah penolakan tersebut merupakan cerminan nyata dari upaya mempertahankan kedaulatan digital dan hukum Republik Indonesia. Kebijakan ini menjadi benteng utama agar mekanisme tata kelola ketenagakerjaan migran tidak didikte oleh korporasi asing komersial.
Menjaga Kedaulatan Negara dari Kepentingan Swasta
Amri Piliang menggarisbawahi bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia semestinya bertumpu pada nota kesepahaman bilateral antarpemerintah yang mengikat secara resmi. Keberadaan nota kesepahaman ini bersifat jangka panjang dan memiliki landasan hukum kenegaraan yang sah serta berkelanjutan.
Sebaliknya, FWCMS merupakan platform yang dikelola oleh entitas swasta di Malaysia, sehingga memiliki risiko kontrak yang dapat berubah atau dihentikan sewaktu-waktu. Ketergantungan pada vendor pihak ketiga dikhawatirkan dapat membahayakan kepastian hukum serta keberlangsungan perlindungan para pekerja migran di masa mendatang.
“Sikap Indonesia sudah tepat sebagai bagian dari instrumen negara dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nota kesepahaman antarnegara dapat berlaku bertahun-tahun dan berkesinambungan, sementara kontrak dengan penyedia jasa dapat berakhir, diganti, atau dihentikan kapan saja,” ungkap Amri dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Latar Belakang Polemik Sistem FWCMS
Usulan terkait penerapan platform digital FWCMS mencuat dalam agenda sidang kelima Joint Working Group (JWG) bilateral Indonesia-Malaysia yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 20â21 Oktober lalu. Forum tersebut secara intensif membahas berbagai isu teknis operasional terkait mobilitas tenaga kerja antar kedua negara.
Sistem FWCMS sendiri mencakup ranah penempatan yang sangat luas dan sensitif, mulai dari pendaftaran calon pekerja rumah tangga, proses pemeriksaan kesehatan, hingga pengesahan kontrak kerja oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pengalihan fungsi-fungsi strategis tersebut ke platform swasta dinilai sarat akan konflik kepentingan dan berpotensi membebani pekerja.
Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa pengawasan dan pengelolaan data warga negara harus tetap berada di bawah kendali penuh otoritas berwenang, bukan melalui sistem komersial pihak ketiga. Hal ini penting guna mencegah celah manipulasi dokumen serta pungutan liar yang kerap merugikan para tenaga kerja domestik.
Urgensi Penguatan Kanal Resmi One Channel System
Penolakan terhadap usulan FWCMS dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan integrasi One Channel System (OCS) yang telah disepakati oleh kedua negara sebelumnya. Melalui mekanisme resmi kenegaraan, proses pengawasan terhadap standar upah, jam kerja, serta keselamatan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal.
Garda Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan kementerian dan instansi terkait yang berpihak pada kesejahteraan dan perlindungan martabat para pahlawan devisa. Perlindungan tenaga kerja migran dinilai tidak boleh dikompromikan hanya demi memfasilitasi skema bisnis digital yang tidak transparan.
Langkah tegas penolakan sistem FWCMS ini diharapkan mampu mendorong negosiasi ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia ke arah yang lebih adil dan berkeadilan. Indonesia perlu terus memperkuat sistem digital mandiri guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
