Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia harus berpijak kuat pada prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri agenda pertemuan serikat buruh internasional di Jakarta pada awal pekan ini.
Yassierli menggarisbawahi bahwa setiap arah pembangunan nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi dan adopsi kemajuan teknologi, sejatinya bermuara pada kesejahteraan publik. Peningkatan daya saing bangsa dinilai tidak akan memiliki arti tanpa adanya jaminan perbaikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.
Menghadapi Dinamika dan Disrupsi Global di Dunia Kerja
Pemerintah menilai penguatan regulasi ketenagakerjaan berlandaskan konstitusi menjadi kian mendesak di tengah gelombang transformasi ketenagakerjaan kontemporer. Dunia industri saat ini terus dibayangi disrupsi kecerdasan buatan, pergeseran kondisi demografi, hingga dampak nyata dari dinamika perubahan iklim.
Ketidakpastian perekonomian global juga secara langsung mempengaruhi ketahanan operasional pelaku usaha, stabilitas lapangan kerja, dan taraf kesejahteraan keluarga buruh. Oleh sebab itu, kerangka hukum yang kokoh diperlukan untuk memitigasi risiko kesenjangan dan degradasi hak-hak pekerja di era modern.
Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen agar transformasi digital dalam lanskap industri tidak mengorbankan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja. Negara hadir melalui regulasi komprehensif guna memastikan transisi pasar tenaga kerja berjalan adil dan berkeadilan bagi semua pihak.
Pembaruan Regulasi Pengupahan dan Jaminan Sektor Rentan
Dalam forum tersebut, Menaker memaparkan serangkaian langkah konkret pemerintah dalam memperbarui instrumen pelindungan pekerja melalui peraturan perundang-undangan terbaru. Salah satu pilar yang ditekankan adalah reformasi mekanisme pengupahan nasional agar tetap adaptif sekaligus melindungi daya beli kaum buruh.
Pemerintah telah menetapkan payung hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan untuk memberikan kepastian formula penghasilan yang adil. Regulasi ini dirancang demi menyeimbangkan produktivitas dunia usaha dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak para pekerja.
Selain sistem pengupahan umum, perhatian serius juga diarahkan kepada kelompok pekerja sektor informal dan rentan yang selama ini minim proteksi. Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menandai tonggak sejarah baru dalam pengakuan hak-hak hukum pekerja domestik.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memperluas jangkauan regulasi keselamatan kerja pada sektor maritim, khususnya bagi para pelaut dan pekerja perikanan tangkap. Sektor-sektor ini selama bertahun-tahun diidentifikasi memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi dan kecelakaan kerja yang berat.
Kolaborasi Menuju Ekosistem Kerja yang Inklusif
Penegakan regulasi berbasis konstitusi membutuhkan sinergi erat antara kementerian, organisasi serikat buruh, dan asosiasi pengusaha dalam bingkai dialog tripartit. Pendekatan kemitraan ini diyakini mampu menciptakan relasi industrial yang harmonis, stabil, dan jauh dari gejolak konflik sosial.
Yassierli optimistis bahwa kepatuhan hukum ketenagakerjaan akan berbanding lurus dengan daya tarik investasi dan peningkatan produktivitas nasional. Indonesia bertekad membuktikan bahwa standar ketenagakerjaan yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Melalui konsistensi penerapan regulasi ketenagakerjaan yang humanis, pemerintah berharap hak asasi setiap pekerja senantiasa terlindungi secara berkesinambungan. Upaya ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di kancah perekonomian dunia.
