Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Sulawesi Selatan sangat ditentukan oleh peran aktif para pendamping sosial di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penguatan kapasitas pilar-pilar sosial yang diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa.
Kementerian Sosial saat ini tengah gencar mendorong pembaruan sistem perlindungan sosial berbasis teknologi agar penyaluran bantuan lebih transparan dan efisien. Namun, keberadaan tenaga pendamping dinilai tetap menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan akses teknologi yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat penerima manfaat.
Tantangan Literasi dan Akses Teknologi Masyarakat
Menurut Saifullah Yusuf, kondisi sosiologis di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Banyak masyarakat prasejahtera yang hingga kini masih menghadapi kendala mendasar, seperti ketiadaan gawai canggih hingga minimnya pemahaman operasional teknologi informasi.
Keterbatasan literasi digital ini sering kali memicu keraguan warga saat diminta melakukan pendaftaran program bantuan secara mandiri. Oleh sebab itu, kehadiran pilar sosial menjadi instrumen penting guna memberikan bimbingan langsung kepada warga yang belum terbiasa dengan ekosistem digital pemerintah.
Refleksi Hasil Uji Coba Perlindungan Sosial
Menteri Sosial memaparkan hasil evaluasi uji coba sistem digitalisasi bansos yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam proyek percontohan tersebut, tercatat sekitar 80 persen populasi sasaran berhasil diintegrasikan ke dalam sistem layanan digital pemerintah.
Kendati demikian, dari total capaian 80 persen tersebut, hanya sekitar 10 persen warga yang mampu mendaftar secara mandiri melalui aplikasi. Sisanya, atau sebanyak 70 persen warga, sepenuhnya bergantung pada bantuan pendamping sosial dan agen perlindungan sosial di lapangan.
Fakta empiris ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam program jaminan sosial belum bisa berjalan otomatis tanpa keterlibatan tenaga manusia. Pilar sosial berfungsi sebagai pemandu sekaligus verifikator yang memastikan data keluarga penerima manfaat terunggah dengan tepat.
Urgensi Validasi Data Demi Penyaluran Tepat Sasaran
Kementerian Sosial menilai proses verifikasi faktual dan pendampingan tatap muka merupakan langkah mutlak untuk mencegah timbulnya data penerima fiktif atau salah sasaran. Pilar sosial bertugas mengawal agar setiap informasi yang masuk ke basis data terpadu memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas teknis dan wawasan para pendamping sosial di seluruh daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat adaptasi masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial modern.
Dengan sinergi yang solid antara sistem teknologi terintegrasi dan dedikasi pilar sosial di garis terdepan, digitalisasi bantuan sosial diharapkan dapat segera terwujud secara merata, akurat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
