Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, memastikan rencana pengusulan program sawah rakyat tetap berjalan tanpa hambatan dari wilayah izin usaha pertambangan milik PT Intam. Kepastian tersebut diambil menyusul aksi unjuk rasa warga yang mengkhawatirkan tumpang tindih lahan antara konsesi tambang dan proyek pencetakan sawah baru.
Sebagai bentuk respon cepat, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan tersebut menghadirkan jajaran manajemen PT Intam beserta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait guna memetakan batasan wilayah kerja secara transparan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sumbawa, Ivan Indrajaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal hak-hak masyarakat petani. Pertemuan koordinasi ini difokuskan untuk menyelesaikan kekhawatiran warga di tingkat tapak agar tidak berlarut-larut.
Langkah Mediasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Langkah mediasi ini diambil setelah warga dari sejumlah kecamatan menyuarakan aspirasi mengenai tertundanya rencana pencetakan sawah baru akibat dugaan tumpang tindih dengan konsesi tambang. Pemerintah daerah menilai sinergi antarlembaga sangat krusial guna menghindari friksi regulasi antara izin pertambangan dan pengembangan agraris.
Rapat intensif tersebut dihadiri pula oleh Camat Lantung dan Camat Ropang yang wilayah administrasinya bersentuhan langsung dengan area IUP. Kehadiran para camat ditujukan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi sosial dan batas lahan yang diklaim oleh warga setempat.
Selain aparat kecamatan, Pemkab Sumbawa juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta badan yang mengurusi pertanahan. Keterlibatan dinas-dinas teknis ini bertujuan untuk menyinkronkan data spasial tata ruang daerah dengan peta perizinan nasional.
Penyelarasan Regulasi dan Tata Ruang Wilayah
Ivan Indrajaya menambahkan bahwa sinkronisasi data mutlak dilakukan agar penentuan titik koordinat cetak sawah rakyat memiliki kejelasan hukum. Dengan dasar hukum yang jelas, warga dapat menggarap lahan tanpa bayang-bayang sengketa dengan pemegang izin pertambangan di kemudian hari.
Pemerintah daerah memandang program pencetakan sawah baru sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan di Sumbawa. Oleh karena itu, kepentingan sektor pertanian yang melibatkan masyarakat luas akan tetap dilindungi sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan.
Di sisi lain, aktivitas korporasi yang memegang izin usaha pertambangan juga diminta mematuhi batas wilayah operasi yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap zonasi perizinan menjadi kunci agar investasi industri ekstraktif dan aktivitas pertanian rakyat dapat berjalan berdampingan secara harmonis.
Komitmen Terhadap Ketahanan Pangan Daerah
Melalui kejelasan batas operasional konsesi, Pemkab Sumbawa berharap program perluasan area pertanian dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak sosial serta memulihkan ketenangan masyarakat di kawasan Lantung dan Ropang.
Ke depan, pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal proses verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan. Upaya ini ditegaskan sebagai jaminan agar pengusulan program sawah rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa terganggu wilayah izin usaha pertambangan PT Intam.
