Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi mendorong percepatan interoperabilitas data keimigrasian melalui penggabungan sistem digital demi memperkuat tata kelola data nasional. Langkah ini mencakup integrasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), serta penyiapan penerbitan paspor berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Jakarta pada Selasa.
Inisiatif strategis tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, di sela pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (DIM RUU Adminduk) di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Agenda ini difokuskan untuk mewujudkan konsep identitas tunggal atau single identity number bagi seluruh warga negara Indonesia.
Transformasi Pelayanan Melalui Paspor Berbasis NIK
Penerapan paspor berbasis NIK diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam penyelarasan dokumen identitas lintas kementerian dan lembaga. Melalui skema ini, nomor paspor setiap warga negara akan terhubung langsung secara terpadu dengan basis data kependudukan nasional milik Kemendagri.
Langkah standardisasi ini dinilai dapat memangkas birokrasi verifikasi dokumen perjalanan internasional yang selama ini kerap memerlukan validasi berlapis. Selain itu, sinkronisasi data identitas tunggal ini akan meminimalisasi potensi kepemilikan dokumen identitas ganda atau pemalsuan data identitas pemohon paspor.
Imigrasi juga telah menyerahkan tanggapan resmi secara tertulis terkait RUU Adminduk sejak pertengahan Oktober lalu. Dokumen tersebut memuat berbagai masukan krusial guna memperkuat dasar hukum perlindungan dan sinkronisasi data penduduk secara menyeluruh.
Peralihan ke Stelsel Aktif dan Penguatan SIAK-SIMKIM
Salah satu pokok usulan paling mendasar yang diajukan Ditjen Imigrasi adalah perubahan pendekatan layanan kependudukan dari sistem stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Melalui paradigma baru ini, petugas kependudukan dan aparat keimigrasian dituntut untuk lebih proaktif mendata masyarakat tanpa harus menunggu inisiatif warga.
Peralihan metode pelayanan ini dirancang guna memastikan seluruh lapisan masyarakat terdaftar secara akurat dan tidak ada kelompok rentan yang luput dari pencatatan sipil. Sinergi antara petugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta aparat Imigrasi di lapangan dinilai krusial untuk menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan.
Konektivitas antara SIMKIM milik Imigrasi dan SIAK kelolaan Kemendagri diyakini akan meningkatkan interoperabilitas antarsistem secara real-time. Pertukaran data yang mulus di antara kedua platform digital ini akan mempermudah pelacakan status kewarganegaraan, keberadaan orang asing, maupun pencegahan pelintasan ilegal di tempat pemeriksaan imigrasi.
Langkah Nyata Menuju Single Identity Number
Integrasi ekosistem SIAK-SIMKIM ini juga mendukung agenda transformasi digital pemerintahan secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan adanya basis data yang saling terhubung, layanan publik lainnya di bidang perpajakan, bantuan sosial, hingga jaminan kesehatan nasional dapat memanfaatkan data yang akurat dan tervalidasi.
Hendarsam menegaskan bahwa kerja sama antarlembaga ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara. Keterpaduan sistem ini turut memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional dari potensi ancaman transnasional.
Ke depan, implementasi paspor berbasis NIK yang terintegrasi secara penuh diharapkan segera rampung seiring pengesahan regulasi RUU Adminduk. Integrasi sistem SIAK-SIMKIM ini pada akhirnya akan menciptakan standar baru dalam pelayanan publik yang modern, efisien, dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.
