Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kemajuan signifikan terkait peran perempuan di sektor ekonomi dan ruang pengambilan keputusan publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan capaian positif ini merupakan buah dari berbagai program pemberdayaan yang konsisten digulirkan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Arifah dalam evaluasi capaian kementerian di Jakarta, Rabu. Menurutnya, partisipasi aktif perempuan di berbagai lini strategis tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi nyata pada ketahanan ekonomi nasional.
Penurunan Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender
Salah satu indikator keberhasilan yang disorot adalah berkurangnya jurang perbedaan pendapatan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Pemerintah berupaya memastikan kesetaraan hak kerja serta apresiasi upah yang adil di pasar tenaga kerja formal maupun informal.
Arifah memaparkan bahwa kesenjangan upah berbasis gender berhasil ditekan secara konsisten dalam rentang waktu evaluasi. "Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki berhasil ditekan dari 21,89 persen pada 2024 menjadi 20,27 persen pada 2025," jelas Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta.
Penurunan angka disparitas ini mencerminkan komitmen dunia usaha dan regulasi pemerintah dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif. Penilaian berbasis kompetensi dan keahlian kian mengikis stereotipe gender yang sebelumnya kerap merugikan posisi tawar tenaga kerja perempuan.
Penguatan Keterlibatan Perempuan di Ranah Keputusan
Selain perbaikan indikator upah, ruang kepemimpinan perempuan juga menunjukkan dinamika yang menggembirakan. KemenPPPA terus mendorong representasi perempuan di tingkat manajerial korporasi serta lembaga publik agar kebijakan yang dihasilkan lebih berperspektif gender.
Peningkatan peran dalam pengambilan keputusan ini dinilai penting untuk merumuskan regulasi yang berkeadilan. Kehadiran figur perempuan di tampuk pimpinan terbukti mampu menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan keluarga.
Pemerintah juga terus memperluas akses pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan untuk kalangan perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan modal dan adaptasi teknologi digital menjadi fokus utama guna mengangkat kemandirian finansial masyarakat lapis bawah.
Langkah Berkelanjutan Menuju Kesetaraan Penuh
Meski menunjukkan tren perbaikan, KemenPPPA mengakui masih ada tantangan struktural yang perlu diatasi. Beban ganda pengasuhan dan pekerjaan domestik masih sering menghambat ruang gerak perempuan untuk berkarir secara optimal di ranah publik.
Oleh karena itu, sinergi lintas kementerian dan kolaborasi bersama sektor swasta terus diperkuat guna menyediakan fasilitas penunjang, seperti tempat penitipan anak di lingkungan kerja serta kebijakan jam kerja yang fleksibel.
Melalui langkah-langkah komprehensif tersebut, KemenPPPA berharap peran ekonomi perempuan terus meningkat secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas perempuan dinilai sebagai fondasi krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan.
