Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah progresif dalam mempermudah akses hukum bagi masyarakat dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh 153 kelurahan. Inisiatif strategis ini dirancang untuk mendekatkan layanan keadilan ke tingkat akar rumput, sehingga warga tidak lagi merasa terasing saat berhadapan dengan persoalan hukum perdata maupun pidana ringan.
Selama ini, sengketa antarwarga seperti batas tanah pekarangan, perkara utang piutang bernilai kecil, hingga friksi pemanfaatan fasilitas umum kerap menjadi pemicu keretakan sosial. Ketiadaan ruang dialog yang terstruktur kerap mengubah perbedaan kepentingan sederhana menjadi pertikaian terbuka yang berlarut-larut di lingkungan tempat tinggal.
Tidak sedikit warga yang kebingungan memahami hak dan kewajiban mereka secara yuridis karena minimnya literasi hukum dasar. Ketidaktahuan mengenai prosedur hukum yang benar sering kali membuat masyarakat merasa ragu atau cemas ketika hendak mencari bantuan kepada aparat penegak hukum formal.
Mendekatkan Akses Layanan Hukum bagi Warga
Hambatan masyarakat dalam mengakses keadilan sesungguhnya bukan sekadar masalah jarak fisik atau geografis menuju kantor pengadilan. Persoalan biaya sewa penasihat hukum yang mahal, birokrasi yang kompleks, serta stigma intimidatif di ruang peradilan sering menjadi tembok penghalang bagi kalangan menengah ke bawah.
Akibatnya, banyak warga memilih memendam masalah tersebut tanpa jalan keluar yang pasti. Situasi ini tentu sangat merugikan ketenteraman lingkungan karena persoalan yang dianggap sepele justru dapat sewaktu-waktu meledak menjadi tindak kriminal apabila diabaikan begitu saja.
Kehadiran Posbankum di 153 kelurahan se-Kota Surabaya bertujuan meruntuhkan berbagai sekat penghalang tersebut. Melalui fasilitas publik ini, setiap warga kini dapat dengan mudah berkonsultasi secara cuma-cuma, mendapatkan edukasi hukum yang komprehensif, serta memperoleh pendampingan langsung dari tenaga ahli hukum yang berkompeten.
Penyelesaian Konflik melalui Restorative Justice
Fungsi utama dari Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan adalah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Pola mediasi kekeluargaan ini menitikberatkan pada musyawarah mufakat guna memulihkan hubungan baik antarkelompok masyarakat yang bertikai, bukan semata-mata mencari pihak yang menang atau kalah.
Dengan mengoptimalkan keadilan restoratif, beban perkara di lembaga peradilan umum dapat ditekan secara signifikan. Kasus-kasus berskala kecil dapat dirampungkan secara tuntas, adil, dan proporsional di tingkat kelurahan tanpa perlu melibatkan proses litigasi yang memakan waktu dan energi masyarakat.
Aparatur kelurahan bersama para pendamping hukum Posbankum bertindak sebagai fasilitator netral yang membantu menjembatani komunikasi pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara dan bermartabat dalam menyelesaikan friksi harian mereka.
Keberhasilan program Posbankum di Surabaya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan hukum. Ketika pintu layanan hukum terbuka lebar hingga ke lingkungan kelurahan, keadilan sejati kini bukan lagi privilese kalangan tertentu, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
