Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menindak tegas para pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dukungan tersebut menyusul keberhasilan korps bhayangkara menetapkan ratusan orang beserta puluhan korporasi sebagai tersangka dalam kejahatan lingkungan tersebut di Jakarta, Jumat (30/10).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menyoroti penegakan hukum terhadap 245 individu dan 20 korporasi tersangka karhutla yang dinilai menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum. Langkah ini dipandang penting guna memberikan kepastian hukum serta memutus rantai impunitas yang kerap dinikmati oleh korporasi bermasalah.
Abdullah menegaskan bahwa penanganan kasus karhutla tidak boleh disamakan dengan tindak pidana konvensional biasa. Menurutnya, dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat masif dan berlangsung dalam jangka panjang, baik terhadap keanekaragaman hayati maupun kualitas hidup masyarakat sekitar.
Bukan Kejahatan Biasa, Desak Perampasan Aset Perusahaan
Dampak bencana kabut asap dan kerusakan ekologis yang terjadi menuntut respons hukum yang lebih komprehensif dari aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Komisi III DPR mendesak agar penegak hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi pidana kurungan kepada penanggung jawab lapangan, melainkan mengejar entitas korporasinya.
Abdullah mendorong Polri untuk melangkah lebih jauh dengan menerapkan mekanisme perampasan aset bagi perusahaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembakaran lahan. Hal tersebut dinilai sangat mendasar untuk mengembalikan kerugian negara serta memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku usaha lainnya.
Menurutnya, keuntungan maupun aset milik korporasi tersangka karhutla yang terbukti diperoleh dari tindak kejahatan lingkungan wajib disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang menyasar aspek finansial ini diyakini mampu memukul langsung sumber kekuatan para perusak lingkungan.
Upaya Memutus Rantai Kerusakan Ekologis di Indonesia
Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama bertahun-tahun telah menjadi sorotan domestik maupun internasional akibat kabut asap lintas batas yang ditimbulkannya. Kerugian yang dialami masyarakat mencakup krisis kesehatan pernapasan, penurunan perekonomian lokal, hingga terganggunya sektor transportasi udara.
Keterlibatan korporasi dalam pembukaan lahan dengan cara membakar kerap kali dipilih demi menekan biaya operasional secara instan tanpa memedulikan kepatuhan regulasi. Praktik destruktif semacam ini dinilai mencederai komitmen nasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.
Legislator PKB tersebut berharap pengusutan terhadap 20 korporasi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak luar. Publik dinilai berhak memantau jalannya proses peradilan demi tegaknya keadilan ekologis di Tanah Air.
Komitmen Penegakan Hukum Berkelanjutan
Penindakan hukum terhadap ratusan tersangka perorangan dan korporasi ini diharapkan menjadi momentum titik balik dalam tata kelola kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat untuk mengantisipasi potensi titik api baru.
Dengan konsistensi Polri dalam menjerat korporasi tersangka karhutla hingga ke perampasan aset, diharapkan tidak ada lagi celah bagi pelaku bisnis nakal untuk meraup keuntungan dari perusakan alam. Komitmen penegakan hukum yang progresif ini menjadi kunci dalam mewujudkan kelestarian alam dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
