Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengambil langkah strategis guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di tengah dinamika tekanan ekonomi masyarakat. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, pemerintah daerah mengintensifkan proses verifikasi, validasi, dan pendampingan lapangan agar alokasi anggaran benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Langkah pembenahan ini dijalankan dengan mengadopsi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sistem basis data terpadu tersebut mengintegrasikan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Melalui integrasi tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat kini dipetakan secara terukur berdasarkan pemeringkatan desil. Sistem desil ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi kekeliruan dalam menetapkan target sasaran program perlindungan sosial di tingkat ibu kota.
Tantangan Pemeringkatan Desil dan Regulasi Daerah
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menuturkan bahwa dinamika data calon penerima manfaat masih menjadi tantangan utama dalam implementasi DTSEN. Oleh sebab itu, pemutakhiran data secara berkelanjutan dilakukan lewat pencocokan silang administrasi hingga pengecekan faktual langsung di lapangan.
Peralihan skema pendataan ke sistem pemeringkatan desil ini sempat memicu keluhan dari sejumlah warga yang mendapati namanya tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Menanggapi situasi tersebut, pihak Dinsos DKI menelusuri akar persoalan administrasi guna memisahkan faktor kelayakan objektif dengan kendala teknis dokumen kependudukan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos DKI Jakarta Muhammad Yusuf Gemasih menjelaskan verifikasi melibatkan sinkronisasi lintas sektor. Pemeriksaan mencakup data kepemilikan aset di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), status kepegawaian aparatur sipil negara, kepesertaan bansos pemerintah pusat, hingga data warga binaan sosial panti.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggarisbawahi bahwa penetapan kategori desil merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun demikian, Pemprov DKI menyiapkan skema penyesuaian tersendiri agar pergeseran indikator ekonomi tidak berdampak drastis terhadap penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola DTSEN, Dinsos DKI kini tengah merumuskan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub). Regulasi baru ini diarahkan untuk mempertegas mekanisme verifikasi, validasi berkala, serta tata cara penanganan pengaduan warga.
Pencairan Bansos PKD dan Pendampingan Warga
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda turut menilai bahwa pemutakhiran data yang presisi sangat mendesak dilakukan. Menurutnya, pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan ekonomi global maupun domestik menuntut respons jaring pengaman sosial yang adaptif dan akurat.
Di samping membenahi tata kelola pendataan, Pemprov DKI tetap menggulirkan program bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 2026, pemerintah daerah telah mencairkan dana bantuan kepada total 219.252 penerima manfaat yang mencakup kelompok rentan.
Bantuan tersebut dialokasikan secara spesifik bagi 171.010 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), 27.352 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta 20.890 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Dari keseluruhan angka itu, tercatat sebanyak 2.775 orang merupakan penerima manfaat baru yang menjalani tahapan registrasi rekening perbankan sebelum pencairan.
Guna memudahkan proses sanggah maupun pembaruan data, Pemprov DKI turut mengoptimalkan Agen Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di tingkat kelurahan. Masyarakat dapat mengajukan usulan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, formulir DTSEN BPS, atau lewat fasilitator resmi di kantor kelurahan terdekat.
Melalui penguatan mekanisme verifikasi berlapis dan kehadiran pendamping digital, Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran yang transparan, akuntabel, serta inklusif bagi seluruh warga yang rentan.
