Otoritas peradilan Kairo, Mesir, memicu kecaman luas dari komunitas internasional setelah menjatuhkan denda besar kepada jurnalis terkemuka Lina Attalah dan memerintahkan penutupan situs berita independen Mada Masr. Tindakan keras yang berlangsung pekan ini menambah panjang deretan tekanan aparat terhadap media independen yang masih beroperasi di negara piramida tersebut.
Lina Attalah, pemimpin redaksi Mada Masr yang disegani, sempat ditahan setelah pengadilan menyatakan dirinya bersalah atas dakwaan mengelola portal berita daring tanpa izin resmi. Penahanan singkat tersebut segera memicu alarm di kalangan pegiat hak asasi manusia dan organisasi perlindungan kebebasan pers di seluruh dunia.
Attalah akhirnya dibebaskan dari penahanan aparat setelah redaksi Mada Masr membayarkan uang jaminan denda sebesar 3 juta pound Mesir atau setara dengan sekitar 53.500 dolar AS. Kendati telah bebas, putusan pembungkaman terhadap operasi kantor berita tersebut masih membayangi kelangsungan jurnalistik investigatif di Kairo.
Kronologi Hukum dan Penjatuhan Vonis In Absentia
Pengacara Lina Attalah, Hassan al-Azhari, mengungkapkan bahwa proses penahanan kliennya berlangsung dengan sejumlah kejanggalan hukum di ruang sidang. Selama proses hukum berlangsung, tim kuasa hukum baru mengetahui bahwa sang jurnalis sebelumnya pernah dijatuhi vonis tanpa kehadiran atau in absentia pada 2024 berupa hukuman penjara selama satu tahun beserta denda 20.000 pound Mesir.
Pihak pembela memastikan telah mengajukan banding atas putusan pengadilan sebelumnya guna membatalkan vonis tersebut. Sidang pemeriksaan lanjutan terhadap perkara hukum yang menjerat pemimpin redaksi Mada Masr dijadwalkan berlangsung pada 11 November mendatang di hadapan majelis hakim pengadilan Kairo.
Mada Masr sendiri menegaskan bahwa permohonan izin operasional resmi telah diajukan ke otoritas pemerintah Mesir sejak tiga tahun lalu. Namun, hingga vonis penutupan ini dijatuhkan, otoritas terkait dilaporkan tidak kunjung memberikan tanggapan maupun surat legalitas penerbitan.
Tekanan Terstruktur terhadap Ruang Gerak Media Independen
Lina Attalah mendirikan media independen Mada Masr pada tahun 2013 setelah mencuat sebagai figur jurnalis berpengaruh saat gelombang revolusi Arab Spring melanda Mesir pada 2011. Sebagai pilar pemberitaan kritis, media ini kerap kali menjadi sasaran intimidasi, sensor digital, serta penggeledahan berkala oleh dinas keamanan.
Eskalasi peradilan terhadap Mada Masr menyusul penangkapan sebelumnya terhadap enam staf platform cek fakta independen, Matsadaash. Seluruh tim editorial platform tersebut ditahan dengan tuduhan kontroversial terkait keanggotaan dalam kelompok terlarang Ikhwanul Muslimin.
Hossam Bahgat, direktur kelompok pembela hak asasi Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), menilai manuver aparat keamanan menunjukkan pergeseran nyata dari sekadar intimidasi menuju penghapusan ruang pers sepenuhnya. Menurutnya, tindakan ini berisiko melenyapkan sisa-sisa kebebasan pers yang dipertahankan dengan pengorbanan besar selama satu dekade terakhir.
Sorotan Internasional atas Menurunnya Kebebasan Pers di Mesir
Lembaga hak asasi manusia mencatat pengetatan arus informasi ini sejalan dengan retorika Presiden Abdel Fatah al-Sisi yang kian menguat terkait ancaman destabilisasi nasional. Di berbagai pidato publik, otoritas kerap menjustifikasi tindakan keras terhadap narasi kritis demi menjaga stabilitas dan keamanan negara dari pihak-pihak perusak.
Organisasi Reporters Without Borders (RSF) mengutuk keras putusan pengadilan tersebut dan menyebutnya sebagai kemunduran memalukan bagi tatanan demokrasi. Sementara itu, Committee to Protect Journalists (CPJ) kembali menegaskan posisi Mesir sebagai salah satu negara pemenjara jurnalis paling represif secara global dengan setidaknya 25 wartawan masih mendekam di balik jeruji besi.
Koalisi advokasi internasional, termasuk PEN International, mendesak pemerintah Mesir untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap media profesional. Masa depan portal berita independen Mada Masr kini bergantung pada proses persidangan ulang pada November mendatang, yang akan menjadi ujian krusial bagi kelangsungan jurnalisme kritis di Mesir.
