Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses relokasi ratusan warga yang terdampak proyek strategis Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Langkah pengawasan ini ditegaskan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyusul aspirasi masyarakat setempat yang dihimpun pada masa reses.
Sebanyak 535 kepala keluarga (KK) tercatat masuk dalam daftar warga yang harus dipindahkan guna mendukung kelancaran proyek infrastruktur pengairan tersebut. Pihak parlemen menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak harus menjadi prioritas utama pemerintah sebelum konstruksi bendungan berlanjut secara masif.
Komitmen Parlemen Mengawal Aspirasi Warga Blora
Danang Wicaksana mengungkapkan bahwa persoalan relokasi warga ini akan dibahas secara mendalam dalam agenda resmi parlemen mendatang. Permasalahan sosial tersebut direncanakan masuk ke dalam materi rapat kerja (raker) maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur berskala nasional tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan proyek. Aspirasi langsung dari 535 KK tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan ganti untung lahan di Blora.
Parlemen memastikan akan mendesak percepatan penyediaan lahan relokasi yang layak, hunian tetap yang memadai, serta kejelasan terkait hak kompensasi atau skema ganti rugi. Pendampingan psikososial dan keberlanjutan mata pencaharian warga pascarelokasi juga menjadi poin penting yang terus disuarakan Komisi V DPR RI.
Pentingnya Percepatan Relokasi Proyek Bendungan Karangnongko
Pembangunan Bendungan Karangnongko merupakan proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan air dan irigasi pertanian di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, efektivitas pengerjaan proyek kerap menghadapi tantangan sosial jika urusan pembebasan lahan serta pemindahan permukiman warga belum terselesaikan secara tuntas.
Ketidakpastian skema relokasi dinilai berisiko memicu kecemasan di kalangan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan di area terdampak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan pengelola sangat diperlukan guna menjamin proses transisi tempat tinggal berjalan kondusif.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah Blora dalam mendata serta memfasilitasi kebutuhan logistik warga terdampak dinilai menjadi kunci utama keberhasilan proyek. Keterbukaan informasi terkait jadwal pemindahan dan fasilitas pengganti di lokasi baru diharapkan dapat meminimalisir penolakan maupun konflik horizontal.
Langkah Konkret Menuju Solusi Berkelanjutan
Melalui pengawasan ketat dari Komisi V DPR RI, diharapkan koordinasi lintas instansi dapat segera membuahkan kepastian regulasi dan anggaran relokasi. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal pengganti secara fisik, tetapi juga membangun fasilitas umum penunjang seperti akses jalan, sumber air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas pendidikan.
Dengan pengawalan dari parlemen terhadap relokasi 535 KK ini, percepatan proyek Bendungan Karangnongko diharapkan tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial. DPR RI optimis bahwa dengan komunikasi yang transparan, pembangunan bendungan dapat rampung tepat waktu tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat Blora.
