Sejarah PKI di Indonesia mencatat perjalanan panjang sebuah kekuatan politik yang pernah mendominasi panggung nasional sebelum akhirnya resmi dibubarkan. Partai Komunis Indonesia bertransformasi dari sebuah gerakan bawah tanah era kolonial hingga menjelma sebagai salah satu partai komunis non-blok terbesar di dunia pada pertengahan abad ke-20.
Kiprah organisasi ini sarat dengan dinamika polarisasi ideologi serta pergulatan kekuasaan yang sengit. Jejak historisnya bermula dari masa pergerakan nasional, melintasi era revolusi fisik, hingga mencapai titik balik paling kelam dalam dinamika politik Indonesia pada dekade 1960-an.
Awal Pembentukan dan Peristiwa Madiun 1948
Akar pembentukan PKI bermula dari Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, pada tahun 1914. Gerakan ini kemudian secara resmi bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920 dan aktif mengorganisasi perlawanan buruh terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, polarisasi politik sayap kiri memuncak dalam gejolak Peristiwa Madiun pada September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sjarifuddin tersebut berupaya mendirikan pemerintahan berbasis ideologi Soviet di tengah ancaman agresi militer Belanda.
Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Sukarno dan Mohammad Hatta merespons tegas ancaman kedaulatan tersebut. Operasi penumpasan militer yang dipimpin Divisi Siliwangi berhasil melumpuhkan kekuatan bersenjata kelompok kiri serta menewaskan tokoh-tokoh utamanya.
Kebangkitan Elektoral Era 1950-an dan Konsep Nasakom
Kendati sempat lumpuh pasca-peristiwa 1948, PKI berhasil bangkit kembali melalui konsolidasi kepemimpinan generasi muda seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto. Kepemimpinan baru ini memilih jalur parlementer yang legal serta pendekatan massa akar rumput, khususnya di kalangan petani dan kaum buruh.
Keberhasilan strategi tersebut terbukti nyata dalam Pemilihan Umum 1955, di mana PKI berhasil menempati posisi empat besar kekuatan politik nasional. Pencapaian elektoral ini memperkuat posisi tawar partai di panggung parlemen Republik Indonesia.
Ketika Presiden Sukarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, PKI mendapatkan ruang gerak yang semakin luas di bawah naungan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Kedekatan hubungan politik dengan Presiden Sukarno menjadikan partai ini sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan strategis nasional.
Runtuhnya Eksistensi Pasca-Peristiwa G30S 1965
Ketegangan antara kekuatan sayap kiri dan kalangan militer mencapai puncaknya pada malam 30 September 1965. Peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat memicu krisis politik terbesar sepanjang sejarah republik.
Menanggapi krisis tersebut, Mayjen Soeharto mengambil alih komando pemulihan keamanan dan menuding kepemimpinan PKI sebagai dalang utama gerakan tersebut. Situasi darurat ini berbuntut pada gelombang pembersihan massal terhadap anggota, simpatisan, maupun organisasi sayap yang berafiliasi dengan partai di berbagai daerah.
Kiprah partai ini resmi berakhir melalui penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 yang diikuti dengan penerbitan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Dokumen resmi kenegaraan tersebut menegaskan pelarangan ajaran marxisme-leninisme serta pembubaran PKI di seluruh yurisdiksi Indonesia.
Kajian mengenai sejarah PKI di Indonesia hingga kini tetap menjadi topik penting dalam diskursus akademik dan historiografi nasional. Rekonstruksi fakta sejarah berbasis dokumen primer, seperti arsip nasional dan catatan internasional, menjadi landasan berharga untuk memahami dinamika masa lalu bangsa secara komprehensif.
