Sebanyak 263.558 hektare area indikatif fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) di Indonesia dilaporkan hangus terbakar sepanjang periode Januari hingga September. Sebagian besar dari luasan yang terbakar tersebut diketahui berada di dalam area konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Temuan ini memicu sorotan tajam terhadap komitmen korporasi dalam menjaga ekosistem lahan basah yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan laporan investigasi dan analisis Pantau Gambut, sekitar 39.055 hektare area gambut lindung yang terbakar teridentifikasi berada di kawasan konsesi HGU. Selain itu, seluas 20.248 hektare lainnya ditemukan berada di dalam konsesi PBPH yang dikelola oleh sejumlah perusahaan kehutanan. Kondisi ini dinilai sangat ironis mengingat pemegang izin operasional memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara fungsi hidrologis gambut agar tetap basah.
Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, pemegang izin diwajibkan menjaga tata air alami gambut. Ekosistem gambut semestinya berfungsi sebagai spons alami raksasa yang menyerap serta menyimpan air secara berkelanjutan. Namun, pembukaan kanal drainase yang masif sering kali membuat lapisan gambut mengering dan memicu terjadinya kebakaran berskala besar saat musim kemarau melanda.
Daftar Korporasi dengan Area Gambut Lindung Terbakar
Pantau Gambut mengungkapkan bahwa sejumlah korporasi besar yang terafiliasi dengan grup konglomerasi nasional maupun internasional terindikasi memiliki titik kebakaran di area konsesinya. Salah satu yang disorot adalah PT Kayung Agro Lestari (KALE), unit usaha dari Austindo Nusantara Jaya Group yang terafiliasi dengan First Resources Ltd. Di area konsesi perusahaan ini, lahan gambut lindung yang ludes terbakar tercatat mencapai 2,75 ribu hektare dari total 5,89 ribu hektare FLEG yang dikuasai.
Grup First Resources bahkan telah diminta keterangannya secara resmi oleh Bursa Efek Singapura menyusul indikasi insiden lingkungan ini. Selain itu, kebakaran juga terdeteksi di area konsesi PT Sinar Karya Mandiri yang merupakan anak usaha dari PT Gozco Plantation Tbk. Sebanyak 1,28 ribu hektare area gambut lindung di dalam konsesi tersebut dilaporkan hangus terbakar, padahal entitas ini sebelumnya pernah mendapatkan sanksi penyegelan oleh kementerian terkait.
Sorotan serupa mengarah pada PT Mayawana Persada yang merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE) Group. Pantau Gambut mencatat kebakaran di area gambut lindung perusahaan ini mencapai 4,78 ribu hektare dari total 39,9 ribu hektare FLEG yang berada di bawah izin konsesinya. Di sisi lain, kebakaran seluas 1,6 ribu hektare juga melanda konsesi PT Bumi Mekar Hijau selaku mitra pemasok Sinar Mas APP Group.
Desakan Audit Kepatuhan dan Penegakan Sanksi Hukum
Senior Campaigner Pantau Gambut, Putra Saptian, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas berupa audit kepatuhan menyeluruh terhadap para pemegang izin. Menurutnya, kegagalan dalam menegakkan aturan secara konsisten hanya akan membuat peristiwa karhutla berulang setiap tahun. Kebijakan evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin konsesi dinilai sebagai langkah mendesak guna menghentikan akar permasalahan perusakan lingkungan.
Berdasarkan regulasi perlindungan gambut, korporasi dilarang keras melakukan pembakaran maupun membiarkan lahan gambut terbakar akibat kelalaian operasional. Selain itu, pelaku usaha dilarang membangun sistem drainase yang mengeringkan lapisan gambut alami. Regulasi secara tegas menyatakan bahwa kelalaian dalam menjaga kelembapan lahan merupakan pelanggaran berat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Merujuk pada Pasal 31 PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016, penanggung jawab usaha diwajibkan memulihkan ekosistem gambut dalam kurun waktu 30 hari setelah kerusakan terdeteksi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, pemerintah memiliki wewenang hukum untuk mengambil alih lahan bekas terbakar guna keperluan verifikasi. Langkah pengambilalihan sementara tersebut dapat berujung pada pengurangan luas izin usaha hingga pencabutan konsesi secara permanen demi menyelamatkan sisa ekosistem gambut nasional.
