Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, melontarkan kritik keras terkait langkah politik Gibran Rakabuming Raka yang dinilai mencerminkan bentuk pembangkangan konstitusi. Pandangan tersebut didasari oleh sikap Gibran yang tetap melaju dalam kontestasi politik tingkat nasional meskipun proses pencalonannya terus dibayangi oleh polemik etik dan hukum yang mendalam. Denny menilai, sikap bertahan atau ‘tidak mundur’ dari panggung pemilihan presiden telah mencederai prinsip dasar moralitas kenegaraan di Indonesia.
Denny Indrayana menegaskan bahwa persoalan ini tidak semata-mata menyangkut legalitas prosedural di atas kertas peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap konstitusi menuntut integritas moral serta penghormatan terhadap proses peradilan yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan. Ketika prinsip-prinsip tersebut dikesampingkan demi melanggengkan kekuasaan, tatanan negara hukum dianggap berada dalam ancaman serius.
Sorotan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Pangkal permasalahan ini berakar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan kontroversial tersebut membuka jalan langsung bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Perubahan aturan ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan akademisi dan pegiat demokrasi di tanah air.
Kritik publik semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman, yang kala itu menjabat sebagai Ketua MK sekaligus paman dari Gibran. Anwar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait benturan kepentingan dalam memutus perkara syarat usia cawapres tersebut. Putusan MKMK inilah yang menurut Denny seharusnya menjadi alasan etis yang tak terbantahkan bagi Gibran untuk menarik diri demi menjaga marwah institusi hukum tertinggi.
Denny menyatakan bahwa pengabaian terhadap putusan etik MKMK merupakan preseden yang sangat buruk bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, legitimasi sebuah jabatan publik tidak hanya bersandar pada regulasi formal, melainkan juga pada keabsahan etis proses pemenuhannya. Bertahan maju dalam pemilu di tengah vonis etik terhadap hakim konstitusi dinilainya sebagai tindakan memaksakan kehendak politik di atas etika publik.
Dampak Pembangkangan Konstitusi terhadap Demokrasi
Langkah Gibran yang dinilai sebagai pembangkangan konstitusi ini juga menimbulkan kekhawatiran meluas di kalangan masyarakat sipil. Para analis politik berpendapat bahwa pembiaran terhadap kompromi konstitusional dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan negara. Jika aturan dasar dapat diubah secara instan untuk kepentingan elite tertentu, legitimasi hasil pemilihan umum dikhawatirkan akan terus dipertanyakan.
Di sisi lain, kubu pendukung pasangan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa keikutsertaan Gibran telah sepenuhnya sah berdasarkan hukum positif yang berlaku. Mereka berargumen bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memproses berkas pendaftaran sesuai dengan regulasi resmi. Perdebatan antara aspek legalitas formal dan legitimasi etis ini pun menjadi salah satu wacana paling hangat dalam dinamika politik nasional.
Pernyataan kritis dari Denny Indrayana ini menegaskan kembali urgensi penegakan etika dalam sistem ketatanegaraan modern. Tanpa adanya kesadaran moral dari para pelaku politik, konstitusi dikhawatirkan hanya akan dijadikan alat formalitas belaka untuk membenarkan ambisi kekuasaan praktis.
Menghadapi tantangan tersebut, konsistensi para akademisi, pemerhati hukum, dan masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik dinilai sangat krusial. Publik diharapkan tetap kritis mengawal jalannya pemerintahan agar isu pembangkangan konstitusi tidak terus berulang dan melemahkan fondasi demokrasi Indonesia di masa-masa mendatang.
