Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, memberikan tanggapan keras terkait mencuatnya isu dugaan penyadapan dan akses ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menilai tindakan intersepsi komunikasi secara melawan hukum terhadap simbol negara merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan.
Guntur Romli menegaskan bahwa penyadapan ilegal terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, tindakan tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang merusak stabilitas keamanan nasional.
Kecaman Keras atas Dugaan Penyadapan Ilegal
Melalui pernyataan resminya di media sosial, politisi PDIP tersebut menggarisbawahi bahwa operasi intersepsi tanpa izin terhadap presiden mencerminkan bentuk pembangkangan yang sangat berbahaya. Hal ini menyusul beredarnya kabar dugaan keterlibatan unsur aparat penegak hukum tingkat tinggi dalam aktivitas pengintaian tersebut.
“Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serius terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan,” tegas Guntur Romli dalam keterangannya yang diunggah di platform X.
Ia menambahkan, apabila motif di balik tindakan tersebut adalah untuk melemahkan posisi dan martabat pemimpin negara, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur subversif. Tindakan sistematis semacam ini dipandang berpotensi menciptakan kekacauan politik dan merongrong legitimasi pemerintahan.
“Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik,” imbuh Guntur dalam pernyataan tertulisnya.
Implikasi Hukum dan Stabilitas Nasional
Isu mengenai intersepsi data dan komunikasi ilegal terhadap pejabat tinggi negara memicu kekhawatiran luas mengenai kerentanan sistem perlindungan siber kepresidenan. Berdasarkan hukum di Indonesia, aktivitas penyadapan tanpa dasar legalitas dan otorisasi pengadilan merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Secara ketatanegaraan, keamanan komunikasi presiden merupakan bagian vital dari rahasia negara yang dilindungi undang-undang. Kebocoran atau intervensi pihak luar terhadap pembicaraan strategis dinilai dapat membahayakan kebijakan pertahanan, ekonomi, serta hubungan diplomatik Indonesia di kancah internasional.
Para pengamat politik menilai bahwa tudingan serius ini memerlukan klarifikasi terbuka dan penyelidikan transparan guna mencegah disinformasi yang kian meluas di tengah publik. Kepastian hukum dinilai penting demi menjaga soliditas antarlembaga negara.
Desakan Pengusutan Kasus secara Transparan
Menanggapi polemik yang kian memanas, publik kini menanti langkah tegas dari otoritas berwenang untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut secara komprehensif. Transparansi investigasi menjadi kunci utama agar tidak timbul spekulasi liar yang dapat memecah belah stabilitas nasional.
Langkah pengusutan dinilai krusial untuk memastikan bahwa institusi negara tetap berjalan sesuai koridor hukum dan sumpah jabatan. Tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran akses ilegal dinilai mutlak demi menjaga marwah institusi kepresidenan dan keamanan seluruh instrumen negara ke depan.
