Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang resmi menetapkan dua petinggi Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim BPJS fiktif. Perkara penyelewengan dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 22,1 miliar. Penetapan status hukum tersebut diumumkan langsung oleh pihak kejaksaan usai mengantongi bukti-bukti permulaan yang cukup.
Kedua tersangka yang terjerat dalam perkara hukum ini masing-masing berinisial TW (74) yang menjabat sebagai Direktur RSU Padma Lalita, serta BM (34) selaku Wakil Direktur rumah sakit swasta tersebut. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memutuskan untuk langsung melakukan penahanan terhadap kedua petinggi fasilitas kesehatan itu guna memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.
Guna mencegah risiko penghilangan barang bukti maupun potensi melarikan diri, kedua tersangka kini telah dijebloskan ke sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang. Masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari ke depan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sembari tim penyidik melengkapi berkas perkara penuntutan.
Modus Phantom Billing Klaim Fiktif BPJS Kesehatan
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata, menjelaskan bahwa praktik lancung ini dijalankan dengan menggunakan skema klaim palsu atau yang kerap dikenal dalam dunia medis sebagai istilah phantom billing. Modus kejahatan tersebut menyasar anggaran program JKN yang dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Berdasarkan hasil investigasi tim penyidik, tindak pidana korupsi manipulasi data pasien dan klaim fiktif ini telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Praktik curang tersebut dioperasikan secara bertahap mulai dari periode tahun 2017 hingga berakhir pada tahun 2022 lalu.
Dalam skema phantom billing, pihak manajemen fasilitas kesehatan diduga memanipulasi tagihan biaya perawatan medis pasien, termasuk mencatatkan layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan. Akibat manipulasi administratif yang sistematis ini, dana subsidi jaminan kesehatan publik terserap secara tidak sah hingga terakumulasi mencapai lebih dari Rp 22 miliar.
Dampak Pengawasan Ketat Layanan Kesehatan Publik
Pengungkapan kasus korupsi pada fasilitas pelayanan kesehatan ini menjadi sorotan serius bagi transparansi ekosistem tata kelola BPJS Kesehatan di daerah. Penyelewengan dana pelayanan publik dinilai sangat mencederai rasa keadilan sosial dan berpotensi merusak integritas fasilitas kesehatan yang seharusnya mengayomi masyarakat luas.
Pihak kejaksaan menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perkara dugaan klaim fiktif BPJS Kesehatan ini hingga tuntas ke meja hijau. Penyelidikan mendalam masih terus dikembangkan guna menelusuri aliran dana dan mencari tahu kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam kejahatan kerah putih ini.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang juga mengimbau manajemen fasilitas kesehatan lainnya agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas dalam mengelola program jaminan sosial masyarakat. Penegakan hukum atas kasus klaim BPJS fiktif di Magelang ini diharapkan dapat menjadi efek jera nyata demi menjaga akuntabilitas keuangan sektor kesehatan nasional.
