Kasus halusinasi kecerdasan buatan atau AI kembali mencoreng integritas sistem peradilan di Inggris setelah seorang jaksa senior mengutip preseden hukum fiktif di Pengadilan Tinggi London. Jaksa dari Layanan Penuntutan Kerajaan (Crown Prosecution Service/CPS) tersebut kedapatan menggunakan putusan yang sebenarnya tidak pernah ada saat menangani perkara pidana berat. Insiden memalukan ini memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi hukum serta para hakim senior.
Peristiwa ini bermula ketika jaksa senior Ravinder Dhillon dari unit kejahatan seksual CPS berusaha mempertahankan keputusannya untuk menuntut seorang anak laki-laki berusia 11 tahun atas dugaan pemerkosaan terhadap adik perempuannya. Pihak pembela anak tersebut sebelumnya menentang langkah penuntutan dengan alasan bahwa jaksa mengabaikan penilaian dari pekerja sosial, pendamping pemuda, serta psikolog forensik. Dalam dokumen argumentasinya, Dhillon merujuk pada sebuah preseden hukum fiktif yang ia sebut sebagai perkara resmi.
Preseden hukum palsu yang dicantumkan jaksa tersebut diberi label perkara CPS â R v J [2024] EWCA Crim 3529. Setelah dilakukan penelusuran mendalam oleh pihak pengadilan dan tim kuasa hukum lawan, terungkap bahwa nomor perkara beserta isinya merupakan hasil karangan sistem AI generatif saat melakukan penelusuran internet. Pengadilan Tinggi pun menyatakan bahwa penjelasan sang jaksa terkait masuknya preseden palsu itu sangat tidak memuaskan.
Sorotan terhadap Kegagalan Fatal Penegak Hukum
Pakar hukum dan kecerdasan buatan dari Universitas Maynooth di Irlandia, Brian Flanagan, menilai tindakan mengutip putusan fiktif untuk menuntut seorang anak merupakan kegagalan fatal. Menurutnya, kepercayaan terhadap sistem hukum sangat bergantung pada keabsahan yurisprudensi yang diajukan oleh para penegak hukum. Penggunaan kutipan palsu dinilai telah melanggar batas etika mendasar profesi hukum.
Flanagan menambahkan bahwa kesalahan semacam ini menjadi jauh lebih berbahaya ketika dilakukan oleh jaksa yang mewakili institusi negara. Aparat penegak hukum memegang kekuasaan luar biasa atas kebebasan seseorang, sehingga kelalaian yang dipicu oleh jalan pintas teknologi kecerdasan buatan tidak bisa ditoleransi. Kendati demikian, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa rujukan fiktif tersebut tidak mengubah kelanjutan proses persidangan terdakwa anak di pengadilan remaja.
Insiden ini tercatat sebagai kasus kedua yang melibatkan CPS terkait penggunaan yurisprudensi palsu akibat teknologi komputasi pintar. Pada Februari lalu, lembaga penuntut umum utama di Inggris dan Wales tersebut juga mengakui seorang pengacaranya menggunakan otoritas hukum palsu dalam kasus ekstradisi. Saat itu, CPS sempat menyatakan bahwa risiko terulangnya peristiwa serupa sangat rendah, klaim yang kini terbukti meleset.
Lonjakan Kasus Halusinasi AI di Persidangan
Fenomena penggunaan preseden hukum fiktif dari kecerdasan buatan kian merebak di berbagai tingkatan peradilan di Inggris. Berdasarkan data pemantau perkara yang dikelola pengacara Matthew Lee dari Doughty Street Chambers, saat ini sudah tercatat sedikitnya 101 kasus kekeliruan akibat teknologi pintar di meja hijau. Sebagian besar kasus memang dilakukan oleh warga yang mewakili diri sendiri tanpa pengacara, namun keterlibatan jaksa negara menandai eskalasi yang mengkhawatirkan.
Lee memperingatkan bahwa angka yang tercatat saat ini kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Banyak putusan di pengadilan tingkat pertama tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sehingga potensi adanya dokumen palsu yang lolos dari pengawasan tetap tinggi. Selain itu, penggunaan platform internet pihak ketiga oleh jaksa juga berisiko membocorkan kerahasiaan data perkara yang sangat sensitif.
Beban kerja para praktisi hukum kini bertambah berat karena mereka dipaksa menghabiskan waktu ekstra untuk memverifikasi keaslian setiap putusan yang dikutip oleh pihak lawan. Otoritas peradilan Inggris sebelumnya telah memperingatkan bahwa advokat maupun jaksa yang terbukti menyalahgunakan teknologi dapat dijatuhi sanksi berat. Hukuman tersebut berkisar dari teguran publik, tuduhan penghinaan terhadap pengadilan, hingga pelaporan ke aparat kepolisian.
Langkah Evaluasi dan Pengetatan Kebijakan CPS
Merespons gelombang kecaman publik, pihak CPS menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki regulasi ketat mengenai batasan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Kebijakan internal lembaga secara tegas melarang sistem pintar digunakan secara mandiri untuk mengambil keputusan legal tanpa adanya peninjauan manual oleh manusia. Juru bicara CPS mengonfirmasi bahwa kekeliruan itu bersumber dari ringkasan otomatis mesin pencari daring.
Setelah kesalahan fatal tersebut terungkap, CPS langsung menggelar evaluasi internal kilat guna memastikan tidak ada perkara lain yang terdampak rujukan palsu serupa. Lembaga penuntutan ini kembali menginstruksikan seluruh staf hukum agar hanya menggunakan basis data yurisprudensi resmi dan terverifikasi dalam menyusun berkas perkara. Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia peradilan global bahwa preseden hukum fiktif akibat kecerdasan buatan dapat mengancam prinsip keadilan yang mendasar.
