Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera menggelar sidang etik profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi lainnya. Langkah ini dinilai mendesak usai penetapan status tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, di Jakarta pada Rabu (4/11). Parlemen memandang bahwa dugaan pelanggaran hukum ini menyentuh aspek integritas tertinggi institusi kepolisian, sehingga penanganannya harus transparan dan akuntabel.
Pentingnya Penegakan Kode Etik di Internal Polri
Abdullah menegaskan bahwa penanganan perkara yang menyeret mantan petinggi kepolisian ini tidak boleh hanya bertumpu pada proses peradilan pidana semata. Menurutnya, aspek kedisiplinan dan kode etik profesi Polri harus ditegakkan secara beriringan demi menjaga marwah korps Bhayangkara di mata publik.
Ia menambahkan bahwa ketentuan internal kepolisian mengikat setiap personel tanpa terkecuali, terlebih bagi perwira yang memegang jabatan strategis. Mekanisme pemeriksaan etik melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dinilai merupakan amanat regulasi yang wajib dipatuhi.
“Jika yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota aktif Polri, tentu mekanisme pemeriksaan etik perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Abdullah dalam keterangannya.
Menjaga Integritasi dan Kepastian Hukum Nasional
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah figur publik ini dinilai berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional. Penegakan etik yang cepat dan transparan diharapkan dapat meredam spekulasi liar serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Komisi Hukum DPR RI menilai bahwa sidang etik ini menjadi momentum krusial bagi kepolisian untuk menunjukkan komitmen reformasi kultural dan struktural. Penindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan wewenang menjadi tolok ukur profesionalitas aparat penegak hukum.
Selain itu, kepastian status etik para perwira tinggi yang terlibat diharapkan mampu memperjelas arah proses pidana umum yang tengah berjalan. DPR berjanji akan terus mengawasi jalannya penanganan perkara ini agar berjalan adil, independen, dan tanpa intervensi pihak manapun.
Komitmen DPR Mengawal Sidang Etik Listyo Sigit Cs
Parlemen memastikan fungsi pengawasan legislatif akan terus dioptimalkan dalam memantau setiap perkembangan kasus ini. Anggota dewan berpendapat bahwa institusi Polri harus berani mengambil keputusan tegas demi menjaga prinsip keadilan di hadapan hukum.
Ke depannya, hasil sidang etik profesi Polri ini dipandang akan menjadi preseden penting dalam penegakan kedisiplinan internal aparatur kepolisian. DPR berharap proses sidang etik terhadap Listyo Sigit cs dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.
