Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberikan klarifikasi terkait beredarnya isu pemangkasan jumlah relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Otoritas menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan adanya instruksi wajib untuk memangkas tenaga relawan dapur MBG adalah tidak tepat. Lembaga pengelola program prioritas pemerintah ini memastikan keberlangsungan operasional dapur gizi tetap mengedepankan efektivitas layanan dan kualitas asupan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pihak pengelola dapur di lapangan sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk mengurangi jumlah relawan. Pernyataan ini disampaikan demi meredam kekhawatiran publik serta para relawan yang selama ini telah berpartisipasi aktif dalam operasionalisasi dapur gizi di berbagai daerah. BGN memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di tingkat satuan pelayanan tetap fleksibel.
Skema Alternatif Perhitungan Relawan Dapur MBG
Tysa mengungkapkan bahwa BGN pada dasarnya hanya menyodorkan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja bagi para pengelola dapur. Perhitungan rasio relawan dapur MBG tersebut disesuaikan dengan volume penerima manfaat yang menjadi target distribusi setiap harinya. Langkah ini dirancang sebagai panduan teknis agar operasional dapur dapat berjalan secara proporsional dan tidak menimbulkan beban kerja berlebih pada staf.
Pendekatan berbasis rasio penerima manfaat tersebut dihadirkan sebagai instrumen tata kelola, bukan berupa aturan kaku yang membatasi hak pengelola. Dengan adanya formula estimasi kebutuhan ini, pengelola SPPG diharapkan mampu memetakan pembagian tugas secara adil, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan dan distribusi makanan.
Batas Biaya Operasional dan Kualitas Layanan
Kendati memberikan keleluasaan, BGN mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tysa menekankan bahwa setiap perhitungan tenaga kerja relawan dapur MBG harus tetap mengacu pada batas maksimal biaya operasional sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat setiap harinya. Pagu operasional tersebut wajib dijaga agar porsi anggaran untuk belanja bahan makanan bergizi tidak tergerus.
Pengawasan terhadap rasio biaya operasional ini merupakan bagian dari akuntabilitas tata kelola keuangan negara. BGN berupaya memastikan bahwa porsi terbesar dari anggaran MBG dialokasikan secara nyata untuk pengadaan nutrisi berkualitas tinggi bagi siswa sekolah, balita, maupun ibu hamil, tanpa mengabaikan aspek sanitasi dan higienitas di SPPG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia dan mengikis angka stunting. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada rantai pasok lokal dan kesiapan relawan dapur MBG yang bertugas langsung di garda terdepan penyiapan makanan.
BGN berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dapat menerapkan pedoman teknis tersebut secara bijak demi efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan relawan. Dengan pengelolaan anggaran operasional yang tertib serta rasio tenaga kerja yang seimbang, implementasi program MBG diharapkan mampu memberikan dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang optimal secara jangka panjang.
