Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di berbagai wilayah Indonesia guna memperluas jangkauan keadilan bagi masyarakat. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan layanan hukum yang cepat dan terjangkau di daerah.
Pemerintah menilai bahwa penguatan struktur kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia mutlak diperlukan seiring dengan pemekaran wilayah dan pertumbuhan populasi di sejumlah kabupaten dan kota. Melalui regulasi anyar ini, kehadiran satuan kerja setingkat Kejaksaan Negeri diharapkan mampu memangkas kendala geografis yang selama ini dihadapi masyarakat pencari keadilan. Aksesibilitas terhadap aparat penegak hukum kini menjadi prioritas utama reformasi peradilan nasional.
Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Kejari Baru
Tujuan utama dari dibentuknya tujuh Kejaksaan Negeri baru ini adalah untuk memperkokoh fungsi penuntutan dan penegakan supremasi hukum di tingkat daerah. Keberadaan kantor Kejari yang lebih dekat dengan permukiman warga akan meningkatkan efisiensi proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Hal ini juga mempercepat koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan pengadilan negeri setempat.
Selain penegakan hukum pidana umum, Kejari di daerah juga memegang peranan krusial dalam pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara bagi pemerintah daerah. Kejaksaan kerap dilibatkan dalam mengawal proyek strategis daerah serta memitigasi potensi tindak pidana korupsi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, pembentukan satuan kerja mandiri di tingkat kabupaten dinilai sangat mendesak.
Sebaran Wilayah dan Daftar Satuan Kerja Baru
Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2026, salah satu satuan kerja yang resmi dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran yang berkedudukan di Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kehadiran Kejari Pangandaran menjadi tonggak penting mengingat wilayah pesisir selatan Jawa Barat ini memiliki mobilitas ekonomi dan pariwisata yang kian pesat. Sebelumnya, urusan yurisdiksi hukum wilayah ini berada di bawah pengawasan kejaksaan negeri tetangga.
Selain Pangandaran, enam Kejaksaan Negeri baru lainnya disebar ke berbagai daerah pemekaran dan wilayah perbatasan yang memiliki beban perkara tinggi. Penyebaran ini difokuskan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki rentang kendali hukum cukup jauh dari ibu kota kabupaten induk. Dengan penetapan status definitif, masing-masing kejaksaan negeri akan dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) berpangkat eselon III.
Operasional dan Implementasi di Bawah Kejaksaan Agung
Terkait teknis operasional, Perpres tersebut mengamanatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menetapkan rincian tugas, fungsi, wewenang, serta tata kerja kelembagaan. Kejaksaan Agung saat ini tengah mempersiapkan sarana prasarana fisik, pengalokasian anggaran operasional, hingga penempatan aparatur sipil negara dan jaksa fungsional. Proses transisi kelembagaan ditargetkan rampung secara bertahap agar layanan publik tidak mengalami disrupsi.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi fokus penting kejaksaan agar integritas penegakan hukum di unit kerja baru tetap terjaga secara optimal. Jaksa Agung memastikan penempatan personel dilakukan secara selektif demi menghadirkan aparat kejaksaan yang profesional, humanis, dan akuntabel di tengah masyarakat. Pengawasan internal pun akan diperketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.
Dampak Positif bagi Pelayanan Hukum Masyarakat
Kehadiran kantor kejaksaan mandiri diproyeksikan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan kepastian hukum di daerah. Para pelaku usaha dan masyarakat sipil dapat memperoleh layanan konsultasi serta pendampingan hukum secara langsung tanpa perlu menempuh perjalanan jarak jauh ke kabupaten induk. Ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan hukum hingga ke pelosok Nusantara.
Secara keseluruhan, penerbitan Perpres Nomor 40 Tahun 2026 menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memodernisasi institusi Adhyaksa di tingkat akar rumput. Diharapkan tujuh Kejaksaan Negeri baru ini segera beroperasi penuh dan membuktikan dedikasinya dalam memberikan keadilan substantif yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
