Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengonfirmasi telah menerima lima aduan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Rentetan laporan tersebut berkaitan erat dengan proses verifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Aduan dari sejumlah pihak ini mulai membanjiri DKPP menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Para pelapor menyoroti mekanisme KPU dalam memverifikasi berkas persyaratan administratif, khususnya keabsahan dokumen pendidikan dan ijazah putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Status Verifikasi Laporan di DKPP
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa kelima berkas laporan yang masuk saat ini tengah berada dalam penanganan internal. Proses pemeriksaan berkas dilakukan secara bertahap guna memastikan terpenuhinya ketentuan formal maupun substansial sebelum diputuskan ke tahap persidangan.
Dari total lima pengaduan yang diajukan masyarakat, terdapat klasifikasi penanganan yang berbeda berdasarkan kelengkapan berkas perkara. Dua laporan di antaranya dinyatakan telah melengkapi seluruh persyaratan dan berhasil lolos verifikasi materiil oleh tim sekretariat DKPP.
Sementara itu, dua aduan lainnya masih berada dalam tahap verifikasi administrasi untuk mencocokkan kelengkapan bukti dan identitas pengadu. Adapun satu laporan tersisa dinyatakan belum memenuhi kelengkapan administratif dan memerlukan perbaikan dokumen dari pihak pelapor.
Keterlibatan Tokoh Publik dalam Aduan ke KPU
Salah satu laporan yang teregistrasi di DKPP diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana. Pakar hukum tata negara tersebut sebelumnya juga tercatat aktif menggugat keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Gibran ke ranah hukum.
Pihak pengadu menduga adanya kelalaian atau ketidaksesuaian prosedur operasional standar yang dilakukan oleh komisioner KPU RI. KPU dinilai tidak cermat saat menelaah serta menerima berkas pendaftaran bakal calon wakil presiden pada tahapan verifikasi dokumen.
DKPP menegaskan akan bekerja secara independen dan profesional dalam menindaklanjuti seluruh aduan yang masuk. Apabila berkas aduan dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan materiil secara lengkap, DKPP akan segera menjadwalkan sidang pemeriksaan kode etik secara terbuka.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Pemilu
Langkah pengawasan terhadap penyelenggara pemilu ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas serta integritas pelaksanaan pesta demokrasi. Setiap laporan dugaan pelanggaran etik diproses sesuai dengan mekanisme Peraturan DKPP demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemilu.
DKPP mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan verifikasi yang tengah berjalan tanpa membangun spekulasi prematur. Kelanjutan dari aduan terhadap KPU RI ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh peserta dan pengawas pemilu.
