Lonjakan ekspansi pembangunan pusat data di kawasan Asia Tenggara kini mulai menghadapi jalan buntu akibat keterbatasan pasokan energi listrik dan sumber daya air bersih. Sejumlah negara seperti Thailand dan Indonesia secara resmi mulai menahan izin serta konstruksi proyek infrastruktur digital tersebut. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran krisis lingkungan dan lemahnya pengawasan regulasi teknis.
Sebelumnya pada awal 2026, Thailand memproyeksikan investasi fasilitas teknologi hingga 27 miliar dolar AS dari berbagai raksasa teknologi internasional, termasuk TikTok dan operator multinasional lainnya. Namun, pemerintah Thailand akhirnya membekukan 49 proyek berjalan serta menunda izin bagi 117 proyek baru pada September 2026. Penundaan drastis ini dipicu ketiadaan panduan operasional serta evaluasi keberlanjutan yang matang.
Penundaan Proyek di Indonesia dan Thailand
Langkah evaluasi terhadap pembangunan pusat data juga terjadi secara nyata di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tegas menghentikan jalannya konstruksi salah satu proyek fasilitas komputasi akibat belum terpenuhinya izin resmi dan belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
Kawasan Asia Tenggara sebelumnya diproyeksikan memegang sekitar 50 persen dari seluruh kapasitas pusat data yang tengah dibangun di Asia-Pasifik, mengungguli dominasi historis Tiongkok. Kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI) skala global memaksa konglomerasi teknologi mengalihkan target pembangunan ke negara tetangga setelah Singapura memberlakukan moratorium izin sejak 2019 demi menjaga suplai daya nasional.
Tekanan Ekstrem pada Pasokan Listrik dan Air
Pesatnya pertumbuhan industri server telah memicu ketegangan serius pada infrastruktur dasar negara berkembang. Di negara bagian Johor, Malaysia, kapasitas operasional melonjak tajam dari 94 megawatt pada 2023 menjadi 1.110 megawatt pada 2026. Pertumbuhan agresif ini bahkan diprediksi konsultan energi Wood Mackenzie akan menyedot hingga 40 persen total daya listrik wilayah tersebut pada 2035 mendatang.
Selain beban kelistrikan yang mengancam kestabilan jaringan transmisi lokal, ancaman krisis air bersih menjadi momok utama di kawasan tropis. Fasilitas komputasi berbasis pendingin air di kawasan bersuhu lembap seperti Jakarta, Johor, dan Chonburi membutuhkan jutaan meter kubik air setiap harinya. Kebutuhan masif tersebut dikhawatirkan mengeringkan waduk lokal serta mengorbankan alokasi konsumsi masyarakat sekitar.
Dampak Sosial dan Upaya Mitigasi Pengembang
Gelombang penolakan dari komunitas warga setempat mulai bermunculan seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap isu keadilan lingkungan. Sejumlah aksi unjuk rasa warga tercatat mulai terjadi di Johor akibat polusi debu dan kecemasan kelangkaan air tanah. Para analis kebijakan publik menilai operasional fasilitas komputasi modern sering kali minim menyerap tenaga kerja lokal dalam jangka panjang bila dibandingkan dengan eksploitasi sumber dayanya.
Menanggapi resistensi regulasi dan tekanan sosial, sejumlah operator berupaya memitigasi dampak lingkungan dengan membangun instalasi daur ulang air limbah mandiri. Efisiensi sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi ketat kini menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan ekspansi pusat data di seluruh pasar Asia Tenggara di masa depan.
