Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tegas mengonfirmasi bahwa mekanisme power wheeling tidak akan dimasukkan ke dalam materi pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Keputusan strategis ini diambil guna memastikan arah kebijakan transisi energi nasional tetap sejalan dengan koridor kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi penting.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, sejak fase awal perancangan regulasi tidak pernah mengusulkan pencantuman klausul pemanfaatan jaringan bersama tersebut.
Menurut Eniya, wacana yang berkembang di ruang publik terkait penerapan skema ini sejatinya tidak merefleksikan posisi resmi regulator. Pihaknya menegaskan bahwa kementerian tidak memasukkan klausul power wheeling dalam draf usulan perundangan yang kini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Sikap Tegas Pemerintah Terhadap Kedaulatan Listrik
Mekanisme power wheeling sendiri merupakan skema yang memungkinkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen akhir dengan memanfaatkan jaringan transmisi milik PT PLN (Persero). Keberadaan skema ini memicu perdebatan panjang karena berpotensi menggeser peran PLN sebagai agregator tunggal penyedia listrik nasional.
Penolakan terhadap konsep ini juga sejalan dengan instruksi pimpinan tertinggi negara. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menolak penerapan skema tersebut selama masa pemerintahannya demi menjaga mandat Pasal 33 UUD 1945.
Hashim menekankan bahwa sektor kelistrikan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga penguasaan infrastruktur transmisi harus tetap berada sepenuhnya di bawah kendali negara melalui PLN. Pembukaan transmisi secara bebas dikhawatirkan dapat memicu liberalisasi pasar yang tidak terkendali serta mendominasi rantai pasok energi domestik oleh entitas asing.
Dinamika Pembahasan Regulasi dan Investasi Hijau
Meskipun RUU EBET kembali masuk dalam daftar legislasi prioritas di Dewan Perwakilan Rakyat, kepastian mengenai jadwal pembahasan lanjutan masih menunggu arahan koordinasi antarlembaga. Kementerian ESDM menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada instruksi lebih lanjut untuk menggelar rapat kerja teknis bersama pihak legislatif terkait penyelesaian beleid tersebut.
Penetapan aturan main kelistrikan ini dinilai krusial bagi kepastian iklim investasi transisi energi di Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa ketiadaan klausul pemanfaatan jaringan bersama oleh swasta tidak akan menyurutkan minat korporasi global untuk menanamkan modal pada proyek pembangkit energi bersih.
Dengan menjaga PLN sebagai pengendali utama ekosistem kelistrikan, regulasi yang akan disahkan diharapkan mampu menghadirkan tarif listrik yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat luas. Keseimbangan antara target pencapaian bauran energi hijau dan prinsip keadilan energi menjadi fondasi utama dalam perumusan undang-undang energi ini.
Secara keseluruhan, pemastian ketiadaan power wheeling dalam RUU EBET menandai komitmen regulator untuk mengutamakan keamanan pasokan energi nasional. Pemerintah meyakini integrasi sistem yang terpusat di bawah pengelolaan BUMN tetap menjadi langkah terbaik dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia di masa depan.
