Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Palantir Technologies, dilaporkan melakukan lobi intensif terhadap menteri kesehatan Inggris guna memperluas jangkauan kecerdasan buatan (AI) miliknya ke dalam rekam medis dokter umum (GP). Langkah kontroversial ini terungkap melalui pesan instan WhatsApp yang bocor ke publik, memicu kekhawatiran besar di kalangan tenaga medis dan aktivis privasi mengenai keamanan data pasien di National Health Service (NHS).
Upaya ekspansi tersebut dinilai melanggar komitmen awal pemerintah Inggris saat memberikan kontrak platform data terpadu (FDP) senilai £330 juta kepada Palantir. Ketika kesepakatan tersebut disahkan oleh kabinet terdahulu, otoritas secara tegas menyatakan bahwa rekam medis dari praktik dokter umum tidak akan dimasukkan ke dalam sistem nasional demi menjaga kerahasiaan masyarakat.
Lobi Melalui Jalur Pribadi Bocor ke Publik
Dokumen yang diperoleh organisasi advokasi keadilan teknologi Foxglove melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi (FoI) memperlihatkan komunikasi antara pimpinan Palantir Inggris, Louis Mosley, dan mantan Menteri Kesehatan Zubir Ahmed. Pesan-pesan yang berlangsung selama berbulan-bulan itu menunjukkan bagaimana pihak korporasi berargumen bahwa integrasi data perawatan primer dan sekunder adalah langkah logis yang tidak terbantahkan.
Dalam pesan tersebut, pihak korporasi membujuk kementerian bahwa platform buatannya, Foundry, merupakan sarana paling ideal untuk mempercepat layanan kesehatan preventif dan pemantauan pasien rentan. Bahkan, perwakilan Palantir secara terbuka mendesak menteri untuk segera mengantisipasi gelombang penolakan politik dari kalangan dokter, organisasi masyarakat, hingga politisi oposisi yang sejak awal meragukan integritas perusahaan.
Penolakan Keras dari Asosiasi Medis Inggris
Rencana integrasi data medis dokter umum ini menuai kecaman tajam dari Asosiasi Medis Inggris (BMA) yang menilai manuver tersebut sebagai perluasan cakupan proyek secara ilegal. Kalangan dokter mengkhawatirkan masuknya entitas komersial ke dalam data medis paling privat dapat merusak hubungan saling percaya yang telah lama terbangun antara pasien dan dokter pemeriksa.
Kecurigaan publik terhadap Palantir juga dipicu oleh rekam jejak perusahaan milik miliarder Peter Thiel tersebut, yang selama ini diketahui menjadi penyedia teknologi intelijen untuk militer Israel serta otoritas imigrasi Amerika Serikat (ICE). Kelompok pembela hak privasi menilai keterlibatan kontraktor pertahanan luar negeri dalam mengelola arsip kesehatan warga sipil menimbulkan risiko kedaulatan digital yang sangat serius.
Donald Campbell, Direktur Advokasi Foxglove, menyebut manuver rahasia ini sebagai tindakan tercela yang membuktikan arogansi perusahaan teknologi dalam memburu data pribadi warga Inggris. Ia menyoroti bahwa lobi dilakukan lewat saluran privat karena pihak korporasi sangat sadar betapa sensitifnya isu privasi ini di mata masyarakat luas.
Tantangan Kedaulatan Digital Layanan Kesehatan
Kabar mengenai lobi ini mencuat di tengah laporan bahwa pemerintah Inggris belum berencana menghentikan kontrak Palantir secara mendadak karena ketiadaan sistem alternatif yang memadai. Meski demikian, Menteri Kesehatan Yvette Cooper mengindikasikan perlunya pengembangan teknologi AI berdaulat milik Inggris secara mandiri guna menggantikan ketergantungan pada vendor asing pada masa depan.
Menanggapi polemik yang memanas, pihak Palantir berkilah bahwa integrasi data semata-mata bertujuan meningkatkan efisiensi layanan bagi pasien dan pembayar pajak sembari tetap menjamin kendali lokal atas data tersebut. Namun, desakan untuk membatasi intervensi sistem kecerdasan buatan terhadap rekam medis dokter umum diperkirakan akan terus menguat seiring tuntutan transparansi dari parlemen Inggris.
