Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan nasional di tengah dinamika kebijakan moneter. Sorotan utama mengarah pada masifnya praktik special rate atau pemberian bunga simpanan tinggi di atas rata-rata pasar bagi deposan korporasi kakap, yang dinilai menjadi biang keladi kaku (*rigid*) dan mahalnya bunga pinjaman di sektor riil.
Kondisi ini memicu pembengkakan biaya dana (Cost of Funds/CoF) perbankan. Alhasil, beban operasional dan pendanaan tersebut dilimpahkan ke komponen bunga kredit, dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling terdampak oleh lambatnya pertumbuhan pembiayaan.
Distorsi Pasar Akibat Perebutan Dana Deposan Kakap
Praktik special rate mencerminkan ketergantungan likuiditas perbankan terhadap segmen nasabah institusi atau individu berkantong tebal. Untuk mengamankan Dana Pihak Ketiga (DPK), sejumlah bank terpaksa menawarkan imbal hasil deposito yang jauh melampaui tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Perebutan likuiditas ini memicu perang tarif dana yang menekan margin keuntungan. Guna mempertahankan Net Interest Margin (NIM) tetap sehat, bank memilih mempertahankan suku bunga pinjaman pada level tinggi daripada menurunkannya secara proporsional sejalan dengan arah pelonggaran makroekonomi.
Efek Domino ke Sektor Riil dan Pertumbuhan UMKM
Dampak struktural dari tingginya biaya dana ini dirasakan langsung oleh sektor usaha produktif. Berbeda dengan korporasi konglomerasi yang memiliki alternatif pendanaan pasar modal melalui penerbitan obligasi atau sukuk, UMKM sepenuhnya bergantung pada kredit perbankan konvensional.
Tingginya suku bunga kredit menurunkan daya serap kredit baru dan membebani arus kas debitur yang sedang melakukan ekspansi. Fenomena ini berisiko memperlambat laju penciptaan lapangan kerja dan pemulihan daya beli masyarakat luas, mengingat UMKM merupakan penyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Urgensi Pengawasan OJK dan Transparansi SBDK
Parlemen mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia untuk mengambil langkah disipliner yang lebih tegas terhadap transparansi komponen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Regulator diharapkan tidak hanya memantau publikasi suku bunga, tetapi juga menertibkan kesepakatan bunga simpanan tertutup (*under the table*) yang kerap merusak struktur penetapan harga kredit di industri.
Transformasi efisiensi perbankan melalui digitalisasi dan pendalaman basis dana murah (CASA) harus dipacu secara nyata agar bank tidak lagi terjebak dalam perang bunga deposito yang kontraproduktif terhadap ekonomi nasional.
