Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara terbuka mempersilakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah peradilan ini dinilai relevan guna menguji keabsahan dokumen administratif terkait polemik ijazah serta status penyetaraan pendidikannya yang kembali mencuat ke ruang publik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang setara untuk mencari keadilan formal. DPR memandang upaya hukum tersebut sebagai langkah wajar dan demokratis dalam merespons dinamika hukum yang tengah berkembang di masyarakat.
Saan menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11). Ia menggarisbawahi bahwa parlemen senantiasa menghormati hak hukum siapa pun, termasuk para pejabat negara yang berupaya membuktikan validitas dokumen pribadinya di hadapan majelis hakim.
Jalur PTUN dan Wacana Hak Menyatakan Pendapat
Pimpinan DPR memastikan bahwa langkah hukum personal yang berpotensi ditempuh Gibran tidak akan menghambat kerja-kerja politik di lembaga legislatif. Parlemen menegaskan bahwa wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota dewan tetap dapat diproses sesuai mekanisme internal yang berlaku.
Kedua proses tersebut, baik jalur peradilan di PTUN maupun instrumen pengawasan di parlemen, dinilai memiliki landasan pijakan yang berpijak pada putusan lembaga yudikatif sebelumnya. Oleh sebab itu, DPR memandang kedua mekanisme ini tidak saling menegasikan melainkan berjalan beriringan sesuai koridor hukum tata negara.
Lebih lanjut, pimpinan dewan berkomitmen untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam menyikapi persoalan ini. DPR saat ini menunggu surat usulan resmi terkait pengajuan HMP dari para anggota fraksi sebelum mengambil langkah administratif berikutnya sesuai tata tertib dewan.
Dinamika Putusan MA dan MK Terkait Ijazah Gibran
Perdebatan mengenai keabsahan berkas pendidikan ini kian meruncing menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon dan membatalkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Gibran.
Putusan kasasi tersebut sekaligus mewajibkan instansi terkait yang kini berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabut surat keterangan yang dipersoalkan. Putusan yudisial ini menjadi dasar baru yang mendorong berbagai pihak mempersoalkan kembali kelengkapan syarat pencalonan pada pemilu lalu.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa perselisihan hasil pemilu sebelumnya telah menyatakan gugatan terkait syarat administratif pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi sempat menyoroti minimnya bukti meyakinkan terkait berkas penyetaraan ijazah luar negeri tersebut.
Menghormati Hak Hukum dan Kepastian Konstitusi
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menambahkan bahwa jika Gibran memilih PTUN untuk membuktikan keaslian serta keabsahan dokumennya, publik patut menghormati proses tersebut. Pembuktian di ruang sidang dinilai sebagai metode paling elegan untuk menjawab keraguan yang berkembang di ranah publik maupun putusan peradilan sebelumnya.
Langkah pengujian melalui pengadilan administrasi ini dipandang penting guna memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta meredakan spekulasi politik. Dengan adanya pembuktian materiil di lembaga peradilan, transparansi pejabat publik diharapkan dapat terwujud secara objektif.
Secara keseluruhan, DPR mengimbau seluruh elemen masyarakat dan kekuatan politik untuk tetap mematuhi koridor hukum formal dalam merespons persoalan ini. Jalur peradilan dan mekanisme parlemen diharapkan dapat menghadirkan kepastian konstitusional demi menjaga stabilitas politik nasional ke depan.
