SERANG — Praktik rente dalam birokrasi pertanahan kembali terkuak ke meja hijau. Mantan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Serang, Taufik Rokhman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan dokumen pertanahan. Perkara ini kian menguatkan indikasi korupsi kolektif lantaran lima aparatur bawahan Taufik turut terseret dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum.
Persidangan yang bergulir di Pengadilan Tipikor Serang ini menyoroti bagaimana kewenangan administratif kerap dijadikan komoditas transaksi ilegal. Keikutsertaan jajaran staf di bawah komando Taufik membuktikan bahwa pungli di lingkungan kantor pertanahan daerah bukan sekadar aksi oknum individual, melainkan praktik terstruktur yang mengeksploitasi celah pengawasan internal.
Anatomi Korupsi Berjenjang di Tingkat Daerah
Keterlibatan pucuk pimpinan bersama lima staf operasional memperlihatkan bekerjanya rantai patronase di level teknis birokrasi. Dalam skema pelayanan pertanahan, kewenangan validasi dokumen, pengukuran fisik, hingga penerbitan sertifikat berada di bawah kendali hierarkis yang ketat. Ketika pimpinan unit kerja terlibat langsung, fungsi kontrol internal otomatis lumpuh, membuka pintu bagi pemerasan terselubung terhadap pemohon sertifikat maupun badan usaha.
Sektor agraria dan tata ruang secara historis menjadi salah satu area paling rentan terhadap praktik pemburu rente. Ketimpangan informasi antara petugas dan pemohon hak atas tanah dimanfaatkan untuk menciptakan hambatan artifisial, di mana kelancaran proses verifikasi dipatok dengan tarif non-prosedural di luar ketentuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jurang Transformasi Digital dan Realitas Lapangan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama beberapa tahun terakhir gencar mengampanyekan digitalisasi layanan melalui program sertifikat elektronik dan pemangkasan birokrasi. Kendati demikian, perkara korupsi di Kota Serang ini menegaskan bahwa digitalisasi teknis belum sepenuhnya mampu meniadakan intervensi diskresi manual yang rawan disalahgunakan.
Dampak Langsung terhadap Publik dan Iklim Investasi
Praktik pungli semacam ini menimbulkan konsekuensi berantai bagi tata kelola wilayah:
- Erosi Kepastian Hukum: Hak kepemilikan tanah masyarakat menjadi rentan sengketa jika penerbitan dokumen didasarkan pada transaksi suap dan pemalsuan kepatuhan administrasi.
- Beban Biaya Tinggi: Pelaku usaha dan masyarakat dipaksa menanggung biaya transaksi siluman yang menaikkan ongkos investasi properti di daerah.
- Preseden Buruk Reformasi Agraria: Menurunnya legitimasi program redistribusi dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di mata publik.
Urgensi Pengawasan Independen dan Evaluasi Total
Kasus Taufik Rokhman menjadi alarm mendesak bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperketat audit kepatuhan serta menata ulang sistem perlindungan pelapor (whistleblowing system) di kantor pertanahan kabupaten/kota. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada sanksi pidana tanpa pembenahan menyeluruh pada jalur diskresi pejabat rentan membuat praktik serupa terus berulang dengan modus berbeda.
