Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk menelusuri secara komprehensif aliran dana sebesar Rp2,94 miliar yang diduga terkait dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Desakan ini bukan sekadar reaksi atas angka miliaran yang muncul, melainkan respons terhadap indikasi korupsi sistemik yang terus membayangi sektor pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah.
Akar Masalah: Celah Pengawasan Pengadaan Daerah
Kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi mencerminkan pola klasik dalam birokrasi daerah. Nilai Rp2,94 miliar yang menjadi sorotan mengindikasikan adanya celah pengawasan yang masif dalam sistem lelang proyek. Praktik ijon proyek, di mana pemenang tender sudah ditentukan sebelum proses lelang resmi dimulai, serta kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak swasta, seringkali menjadi modus operandi utama. Lemahnya transparansi e-katalog dan intervensi politik lokal memperburuk tata kelola anggaran.
Implikasi Terhadap Pembangunan dan Masyarakat
Kebocoran anggaran melalui skema suap atau commitment fee memiliki dampak destruktif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Beberapa implikasi utamanya meliputi:
- Penurunan Kualitas Infrastruktur: Pemotongan anggaran untuk biaya suap memaksa kontraktor menurunkan spesifikasi teknis bangunan atau jalan.
- Kerugian Ekonomi Jangka Panjang: Fasilitas publik yang cepat rusak menuntut biaya perbaikan (maintenance) yang lebih tinggi di tahun-anggaran berikutnya.
- Krisis Kepercayaan: Masyarakat sebagai pembayar pajak kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemerintah daerah.
Urgensi Pendekatan ‘Follow The Money’
Dalam menangani kasus ini, KPK dituntut untuk tidak berhenti pada penetapan tersangka di tingkat pelaksana atau perantara. Penelusuran aliran dana (follow the money) sangat krusial untuk membongkar aktor intelektual (mastermind) dan pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana tersebut. Pendekatan ini juga diperlukan untuk mendeteksi potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga pemulihan aset negara (asset recovery) dapat dilakukan secara maksimal.
