JAKARTA — Ketiadaan agunan fisik dan minimnya pencatatan keuangan formal selama ini menjadi tembok tebal yang menghalangi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses pembiayaan perbankan. Menanggapi persoalan struktural tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong otoritas moneter agar mengubah paradigma penilaian kredit konvensional menuju pemanfaatan rekam jejak digital.
Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mendorong Bank Indonesia (BI) untuk merumuskan mekanisme integrasi data transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai basis analisis kelayakan pembiayaan (alternative credit scoring) bagi sektor UMKM.
Memecah Kebuntuan Agunan Melalui Jejak Digital
Data transaksi digital dinilai mencerminkan kondisi riil perputaran arus kas (cash flow) pedagang kecil secara objektif. Selama ini, perbankan konvensional bersandar kaku pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), di mana aspek collateral (agunan) kerap menggugurkan permohonan modal kerja pelaku usaha mikro.
“Riwayat transaksi QRIS mencatat perputaran uang dan aktivitas usaha harian pedagang secara transparan. Jika BI mampu mengorkestrasi data ini menjadi profil kelayakan kredit yang valid, bank dan lembaga keuangan memiliki landasan ilmiah untuk menyalurkan kredit produktif tanpa menuntut sertifikat tanah atau aset fisik lainnya,” ujar Fathi dalam keterangannya.
Potensi Moneter dari Lonjakan Adopsi QRIS
Penetrasi QRIS di Indonesia mengalami ekspansi pesat dengan puluhan juta merchant terdaftar, yang didominasi oleh pelaku usaha mikro. Besarnya volume transaksi harian ini membentuk repositori data ekonomi riil yang belum terkapitalisasi secara optimal ke dalam ekosistem kredit formal.
- Visibilitas Arus Kas Riil: Menampilkan frekuensi pembeli, rata-rata nilai transaksi harian, serta tren musiman omzet pedagang.
- Mitigasi Risiko Gagal Bayar: Algoritma perbankan dapat memproyeksikan kapasitas pembayaran cicilan berdasarkan riwayat pendapatan digital, bukan sekadar proyeksi di atas kertas.
- Pengikisan Ketergantungan Rentenir: Membuka akses pinjaman legal berbunga rendah, menekan ketergantungan pelaku usaha mikro pada rentenir maupun pinjaman online ilegal berbiaya tinggi.
Tantangan Integrasi: Privasi Data dan Interoperabilitas
Kendati menawarkan prospek inklusi keuangan yang signifikan, implementasi skema ini menuntut infrastruktur regulasi yang kokoh. Terdapat dua isu fundamental yang perlu diselesaikan Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
Pertama, kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemanfaatan rekam jejak transaksi keuangan memerlukan persetujuan eksplisit (explicit consent) dari pemilik usaha agar data komersial mereka tidak disalahgunakan pihak ketiga.
Kedua, standarisasi antarmuka pemrograman aplikasi (API) antara penyedia jasa pembayaran (PJP), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), dan industri perbankan. Dibutuhkan standarisasi metrik penilaian risiko agar data transaksi heterogen dari jutaan pedagang kecil dapat dikonversi menjadi skor kredit yang terstandardisasi dan akuntabel.
Arah Baru Inklusi Keuangan Indonesia
Langkah menjadikan QRIS sebagai fondasi credit scoring berpotensi menjadi lompatan strategis dari sekadar digitalisasi pembayaran menuju digitalisasi permodalan. Keberhasilan inisiatif ini akan ditentukan oleh kematangan regulasi antarlembaga dalam memitigasi risiko kredit tanpa menghilangkan fleksibilitas yang dibutuhkan sektor informal.
